Cari disini...
Seputarfakat.com - Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
SAMARINDA - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng menyoroti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Waktu (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurut Ronald sapaannya, banyak honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di pemerintah, justru tidak lolos seleksi PPPK.
"Kalau kita lihat banyak honorer sudah bekerja selama 10 tahun lebih malahan tidak lolos. Padahal mereka sudah bekerja dengan maksimal," ujar Ronald, Selasa (24/6/2025).
Ia menilai, tes yang diadakan tersebut, hanya mengukur kemampuan berdasarkan nilai. Padahal, pemerintah perlu pegawai yang memiliki loyalitas tinggi bukan sekedar memiliki nilai akademis belaka.
"Kalau begini kan tidak adil bagi honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Padahal yang dibutuhkan pmerintah itu yang loyalitas kerjanya tinggi, bukan berbekal pintar saja," paparnya.
Ia berharap, pemerintah bisa memberikan perhatia lebih terhadap nasib para honorer yang gagal pada tes seleksi tersebut. Jangan sampai banyak pegawai yang merasa tidak mendapat keadilan hanya karena sistem seleksi.
"Jangan sampai mereka ini merasa menjadi korban yang tidak fiperhatikan, pemerintah harus hadir di tengah mereka," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakat.com - Umar Daud -
DPRD Kota Samarinda
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
SAMARINDA - Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng menyoroti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Waktu (PPPK) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Menurut Ronald sapaannya, banyak honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di pemerintah, justru tidak lolos seleksi PPPK.
"Kalau kita lihat banyak honorer sudah bekerja selama 10 tahun lebih malahan tidak lolos. Padahal mereka sudah bekerja dengan maksimal," ujar Ronald, Selasa (24/6/2025).
Ia menilai, tes yang diadakan tersebut, hanya mengukur kemampuan berdasarkan nilai. Padahal, pemerintah perlu pegawai yang memiliki loyalitas tinggi bukan sekedar memiliki nilai akademis belaka.
"Kalau begini kan tidak adil bagi honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun. Padahal yang dibutuhkan pmerintah itu yang loyalitas kerjanya tinggi, bukan berbekal pintar saja," paparnya.
Ia berharap, pemerintah bisa memberikan perhatia lebih terhadap nasib para honorer yang gagal pada tes seleksi tersebut. Jangan sampai banyak pegawai yang merasa tidak mendapat keadilan hanya karena sistem seleksi.
"Jangan sampai mereka ini merasa menjadi korban yang tidak fiperhatikan, pemerintah harus hadir di tengah mereka," tandasnya. (Adv)
(Sf/Rs)