Samarinda – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran yang dinilai minim pada tahun 2023, hanya sebesar Rp99 miliar terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).

Menurut Samri, keterbatasan anggaran ini menjadi kendala serius bagi Disperkim dalam merealisasikan program-programnya. 

Ia juga membandingkan alokasi anggaran Disperkim dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, yang mencapai Rp1,7 triliun. 

"Meskipun proyek-proyeknya memiliki skala yang relatif sama, tetapi alokasi anggaran Disperkim jauh lebih kecil. Ini menjadi fokus kami untuk lebih memberdayakan Disperkim ke depannya," beber Samri, Rabu (17/4/2024).

Dalam menghadapi tantangan ini, Samri menyampaikan bahwa DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi Disperkim. Langkah-langkah untuk meningkatkan serapan anggaran dan efisiensi penggunaan dana akan menjadi prioritas.

Di sisi lain Kepala Disperkim Samarinda, Herwan Rifa'i, mengakui bahwa keterbatasan anggaran telah menghambat berbagai program, terutama dalam merealisasikan pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). 

"Kebutuhan LPJU sangat besar, namun kami terbatas dalam anggaran. Meskipun kami telah menyusun semua Dokumen Evaluasi Dampak (DED), namun kami masih menunggu dana untuk melaksanakannya," jelas Herwan.

Ia berpendapat perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, guna mencari solusi bersama dalam mengatasi masalah keterbatasan anggaran ini.

“Komitmen dan kerja sama yang solid, diharapkan berbagai kendala ini dapat diatasi, dan program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Samarinda,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)