Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai bahwa pasokan LPG 3 kg di kota ini sebenarnya mencukupi, namun fenomena membeli dalam jumlah banyak yang berujung penimbunan (panic buying) dan penyalahgunaan subsidi menyebabkan distribusi di lapangan menjadi tidak terkendali.  

Berdasarkan data Pertamina, alokasi LPG 3 kg untuk Samarinda di tahun 2025 tak jauh beda dengan angka di tahun 2024, sekitar 9,8 juta tabung. 

Jumlah ini menurut Iswandi seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhak menerima subsidi. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pihak yang tidak memenuhi kriteria tetap mengakses gas bersubsidi, sehingga hal ini juga menjadi pemicu terjadinya masalah. 

Tak hanya pada rumah tangga, penyalahgunaan gas bersubsidi juga terjadi di sektor UMKM. Masih banyak pelaku usaha dengan omzet jutaan rupiah perhari tetap menggunakan gas subsidi.

“Kita melihat banyak yang tidak seharusnya menggunakan gas subsidi malah ikut antre. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar berhak justru kesulitan mendapatkannya,” ujar Iswandi.  

Selain itu, ketidakseimbangan distribusi membuat warga di beberapa daerah harus mencari gas ke kecamatan lain akibat stok yang cepat habis. 

Kondisi ini menurutnya juga mendorong lonjakan harga di tingkat pengecer, di mana satu tabung LPG 3 kg bisa dijual hingga Rp30 ribu, jauh lebih tinggi dibandingkan harga di pangkalan.  

“Kita perlu mekanisme yang lebih jelas, misalnya memastikan setiap lima RT memiliki satu pangkalan agar warga tidak perlu jauh-jauh mencari gas. Jika tidak diatasi, harga akan terus naik dan membebani masyarakat,” jelasnya.  

Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Samarinda akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) dan instansi terkait untuk membahas solusi yang lebih efektif. 

“Kami akan merinci masalah utama dan menyusun langkah penyelesaiannya. Ini harus segera dituntaskan,” pungkas Iswandi. (Adv)

(Sf/Rs)