Samarinda - Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim turut mendukung rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tetapi rencana yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini, diminta harus bertujuan untuk kepentingan umum serta tidak berpengaruh pada keuangan daerah.

"Harus dikaji mendalam dan tentunya tidak membebani anggaran daerah. Selain itu kebijakan ini juga berkonsentrasi peningkatan kinerja ASN di Samarinda," ujar Rohim, Senin (8/9/2025).

Kemudian, ia menilai, pembangunan SPBU khusus memang menjadi solusi kendaraan dinas tidak mengantre di SPBU publik, sehingga dapat menghindari keterlambatan.

Namun, dia bilang, kendaraan dinas harus menggunakan BBM non subsidi jika ingin mengisi di SPBU khusus.

"Saya setuju, dengan begitu tidak ada lagi alasan keterlambatan saat bekerja. Tapi pengisiannya harus non subsidi," tegasnya.

Lebih lanjut, selain menjadi solusi bagi pegawai, distribusi BBM yang ditujukan bagi masyarakat juga tidak terganggu. Sehingga, peruntukan bahan bakar bersubsidi bisa tepat sasaran.

Ia mengatakan, kebijakan SPBU khusus akibat kondisi antrean panjangan yang kerap terjadi di Samarinda. Hal ini membuat pemerintah terus mencari gagasan untuk mengurai kepadatan antrean di SPBU.

"Diharapkan dengan hadirnya SPBU khusus nantinya bisa memecah antrean panjang di SPBU, sekaligus mendistribusikan BBM dengan tepat sasaran," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)