Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah, menekankan perlunya inovasi dari pemerintah kota dalam menginventarisasi penerima elpiji 3 kilogram. 

Menurutnya, hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai siapa saja yang berhak menerima subsidi elpiji tersebut, sehingga distribusi tidak tepat sasaran.

“Pengontrol pembelian itu yang belum ada, mana yang berhak menerima dan tidak,” kata Laila, Rabu (5/6/2024).

Ia menyoroti bahwa seharusnya setiap rumah tangga miskin mendapatkan satu tabung elpiji, namun kenyataannya yang banyak menerima justru pemilik usaha makanan seperti penjual nasi goreng yang seharusnya tidak boleh menggunakan tabung melon.

Laila juga menegaskan perlunya tindakan dari Dinas Perdagangan (Disdag) untuk mengontrol penggunaan tabung melon oleh rumah makan yang seharusnya tidak berhak. 

Lebih lanjut, kelangkaan elpiji di pasaran, menurut Laila, sering kali dipicu oleh panic buying. 

"Stok yang tadinya cukup menjadi kosong karena masyarakat melakukan panic buying. Mereka yang biasa membeli satu tabung, kini menumpuk stok. Padahal menurut Pertamina jumlah pendistribusiannya selalu sesuai, bahkan ada penambahan jumlah distribusi menjelang Idul Adha ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Laila mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan membeli elpiji secara berlebihan karena dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran.

"Ketika gas elpiji datang, masyarakat langsung berbondong-bondong datang. Ini menyebabkan kita tidak tahu mana yang memang harus menerima dan mana yang tidak, karena mereka tidak memiliki tanda pengenal. Akhirnya distribusi tidak sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk warga miskin," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)