Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kinerja Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam periode pertama kepemimpinannya. 

Menurut Samri, banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi sejumlah proyek strategis masih belum rampung sepenuhnya.

Pada Kamis (20/2/2025) pagi ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun bersama wakilnya Saefuddin Zuhri telah dilantik di Istana Negara, langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Samri menilai, perjalanan Andi Harun sebagai wali kota cukup membawa perubahan bagi Kota Tepian ini. Hanya saja ia menyayangkan beberapa proyek pembangunan yang belum rampung saat masa jabatannya berakhir. 

Proyek pembangunan itu di antaranya terowongan dan Pasar Pagi yang mengalami beberapa kali molor dari target. "Harusnya itu semua sudah selesai ketika masa jabatan berakhir," kata Samri. 

Keberlanjutan kepemimpinannya ini, kata Samri menjadi keuntungan tersendiri bagi penyelesaian proyek-proyek tersebut. “Untung saja beliau lagi yang jadi. Kalau tidak, bisa jadi masalah,” tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang untuk masa kepemimpinan kali ini. Ia juga berharap Andi Harun mampu menjaga tren positif ini hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 

Di periode kedua ini, Samri menekankan bahwa kebijakan pembangunan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat. Apalagi dengan kondisi penghematan anggaran saat ini, semua kegiatan harus beporos pada kepentingan masyarakat. 

Selain itu, perencanaan harus lebih dimatangkan lagi, supaya setiap kegiatan bisa selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan. 

"Kalau versi masyarakat, tentu yang bisa dirasakan langsung manfaatnya. Tapi kalau versi pemerintah, bisa saja bangun tugu atau proyek lain yang namanya berbeda,” ujarnya.

Beberapa kegiatan yang menurutnya, berorientasi pada kepentingan warga seperti mewujudkan jalanan yang mulus, drainase lancar, dan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi meningkat. 

Ia berharap agar kebijakan yang diambil lebih seimbang dan berpihak kepada kepentingan publik. “Jangan sampai masyarakat merasa sia-sia membayar pajak, sementara hasil pembangunan tidak sejalan dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)