DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Dewan Soroti Kurang Koordinasi Antar-OPD di Pemkot Samarinda Masih Kental

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    25 Juni 2024 pukul 11:57 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.(Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan catatan khusus terkait kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. 
    Ia menyoroti bahwa ketidaksepahaman antar OPD menghambat efektivitas berbagai program.

    "Salah satu contoh adalah program pencegahan stunting. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial (Dinsos), dan lain-lain," kata Puji.

    Ia menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi pada program-program kesehatan dan pendidikan. "Kurangnya koordinasi antar OPD ini masih sangat terasa," ujarnya.

    Legislator Partai Demokrat ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektor agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

     "Harapan kami ke depan, ada perbaikan dalam hal koordinasi antar OPD untuk memastikan semua program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Dewan Soroti Kurang Koordinasi Antar-OPD di Pemkot Samarinda Masih Kental

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    25 Juni 2024 pukul 11:57 WITA

    Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.(Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan catatan khusus terkait kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. 
    Ia menyoroti bahwa ketidaksepahaman antar OPD menghambat efektivitas berbagai program.

    "Salah satu contoh adalah program pencegahan stunting. Ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial (Dinsos), dan lain-lain," kata Puji.

    Ia menambahkan bahwa masalah serupa juga terjadi pada program-program kesehatan dan pendidikan. "Kurangnya koordinasi antar OPD ini masih sangat terasa," ujarnya.

    Legislator Partai Demokrat ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektor agar program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan.

     "Harapan kami ke depan, ada perbaikan dalam hal koordinasi antar OPD untuk memastikan semua program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (Adv)

    (Sf/Rs)