Samarinda - Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kuasa untuk menutup situs judi online.

Ia menekankan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melindungi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan tindakan tegas terhadap situs judi online.

Deni menyatakan bahwa pemerintah memiliki hak dan kewenangan untuk menutup situs-situs yang disinyalir digunakan untuk judi online.

"Saya kira pemerintah punya fungsi untuk menjaga masyarakatnya, salah satunya dengan menghapus judi online. Kunci pentingnya adalah menutup situs-situs tersebut," kata Deni, Senin (24/6/2024). 

Menurutnya jika situs-situs itu ditutup, otomatis aktivitas judi online akan berkurang. Sebab, situs-situs tersebut merupakan akar dari adanya aktivitas judi online. 

"Kalau tidak ditutup, semakin banyak yang mengembangkan judi online," sambungnya. 

Menurutnya, langkah yang diambil soemerintah dengan membekukan rekening saja tidak dapat membabat habis kegiatan tersebut. 

"Kalau hanya membekukan rekening, saya rasa apa gunanya itu. Kuncinya adalah menutup situs-situs tersebut," tegasnya.

Meski begitu, ia turut memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas judi online. 

"Bagus juga pemerintah membentuk Satgas Judi Online ini. Di satu sisi mungkin tidak bisa langsung memberantas habis, tetapi minimal ada usaha yang nyata, dan kita apresiasi itu," katanya.

Ia berharap bahwa Satgas ini dapat bekerja secara maksimal dan langkah-langkah yang diambil harus efektif serta tidak tebang pilih. 

"Yang kita inginkan adalah bahwa Satgas ini dapat bekerja dengan maksimal dan langkah yang diambil ini dapat efektif serta tidak tebang pilih. Itu saja kuncinya," tutup Deni. (Adv)

(Sf/Rs)