Samarinda - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti edaran yang dikeluarkan terkait kewajiban penyedia parsel menggunakan 50 persen produk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Menurutntya langkah ini dianggap sebagai upaya positif dalam mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM di Kota Samarinda.

Meskipun demikian, Deni mengatakan masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan pelaksanaan edaran tersebut berjalan dengan baik. 

"Kita harapkan Pemkot dalam hal ini entah membentuk satu tim khusus atau bagaimana untuk mengawasi bahwa edaran mereka betul-betul dilaksanakan dengan baik," ujar Deni Jumat, (29/3/2024).

Dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, diharapkan implementasi dari kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi UMKM di Samarinda. 

Deni juga menegaskan agar para penyedia parsel menghindari menyediakan barang-barang yang sudah kadaluwarsa, serta memberikan prioritas pada produk-produk UMKM.

“Kami ingin bahwa jangan sampai para penyedia parsel ini menyiapkan barang-barang yang sudah expired juga. Dan kami juga ingin ada perhatian dari UMKM," ungkpanya.

Legislator Partai Gerindra ini menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam isi parsel tersebut, seperti amplang dan makanan khas Samarinda lainnya, dengan harapan hal ini akan memberikan dorongan bagi UMKM Samarinda dalam memasarkan produknya.

"Isinya jangan makanan-makanan yang dari luar atau barang yang sudah ada dari minimarket itu sendiri. Kalau bisa kaya amplang, terus makanan lempok durian, intinya kita berdayakan isi parsel itu untuk UMKM kota Samarinda. Artinya membantu UMKM juga dalam memasarkan produknya," tambahnya.

Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung UMKM Samarinda dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. 

(Adv/Sf/Rs)