Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah konkrit dalam menangani masalah banjir di Samarinda.
Hal ini ditegaskan Deni, setelah melakukan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda belum lama ini.
Menurut pria yang kerap disapa Deni ini, pematangan master plan hingga strategi terpadu sangat diperlukan dalam mengentaskan banjir yang dianggap krusial saat ini.
“Sejauh ini penyelesaian malasah banjir cenderung setengah-setengah. penanggulangan banjir harus dengan perencanaan yang komprehensif,” ujar Deni, Senin (14/7/2025).
Ia mengatakan, penanganan banjir diperlukan perencanaan jangka panjang dan tidak terfokus pada titik rawan saja, tetapi bagaimana mengintegrasikan dalam satu kawasan.
Hal ini guna mengendalikan banjir secara terstruktur dalam satu sistem disetiap kawasan yang dianggap kerap banjir.
“Seperti kolam retensi, drainase utama hingga limpasan air permukaan sungai harus ditangani dalam satu kebijakan,” paparnya.
Karena itu, dirinya mendorong, penambahan anggaran guna menangani masalah banjir yang kerap menjadi keluhan masyarakat di Kota Samarinda.
“DPRD dan OPD harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena persolan banjir tidak dapat ditunda,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (Foto : Umar Daud/Seputarfakta.com)
Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah konkrit dalam menangani masalah banjir di Samarinda.
Hal ini ditegaskan Deni, setelah melakukan rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda belum lama ini.
Menurut pria yang kerap disapa Deni ini, pematangan master plan hingga strategi terpadu sangat diperlukan dalam mengentaskan banjir yang dianggap krusial saat ini.
“Sejauh ini penyelesaian malasah banjir cenderung setengah-setengah. penanggulangan banjir harus dengan perencanaan yang komprehensif,” ujar Deni, Senin (14/7/2025).
Ia mengatakan, penanganan banjir diperlukan perencanaan jangka panjang dan tidak terfokus pada titik rawan saja, tetapi bagaimana mengintegrasikan dalam satu kawasan.
Hal ini guna mengendalikan banjir secara terstruktur dalam satu sistem disetiap kawasan yang dianggap kerap banjir.
“Seperti kolam retensi, drainase utama hingga limpasan air permukaan sungai harus ditangani dalam satu kebijakan,” paparnya.
Karena itu, dirinya mendorong, penambahan anggaran guna menangani masalah banjir yang kerap menjadi keluhan masyarakat di Kota Samarinda.
“DPRD dan OPD harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena persolan banjir tidak dapat ditunda,” pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)