Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti relevansi program Wali Kota Samarinda saat ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, untuk menilai kesesuaian program tersebut, perlu mencermati visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai acuan utama pembangunan daerah.
"Kita lihat saja nanti visi misinya di RPJMD. Kita lihat prioritasnya apa, karena di sana nanti isinya visi dan misi semua," ujar Anhar.
Namun, ia juga menegaskan bahwa selain mengacu pada dokumen perencanaan tersebut, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal yang ada.
"Kita harus lihat juga dengan kemampuan keuangan daerah," tambahnya.
Anhar mengakui bahwa selama kepemimpinan wali kota di periode pertama telah terjadi berbagai perkembangan dalam pembangunan daerah, termasuk dalam hal penataan kota dan pengelolaan persampahan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kita harus akui juga bahwa ada banyak perkembangan pembangunan daerah, penataan kota, persampahan, dan sebagainya," tuturnya.
Evaluasi terhadap RPJMD menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga dapat diwujudkan dengan sumber daya yang tersedia.
Menurutnya efektivitas kebijakan pemerintah kota dalam merealisasikan visi pembangunan yang telah dirancang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti relevansi program Wali Kota Samarinda saat ini dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, untuk menilai kesesuaian program tersebut, perlu mencermati visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai acuan utama pembangunan daerah.
"Kita lihat saja nanti visi misinya di RPJMD. Kita lihat prioritasnya apa, karena di sana nanti isinya visi dan misi semua," ujar Anhar.
Namun, ia juga menegaskan bahwa selain mengacu pada dokumen perencanaan tersebut, perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal yang ada.
"Kita harus lihat juga dengan kemampuan keuangan daerah," tambahnya.
Anhar mengakui bahwa selama kepemimpinan wali kota di periode pertama telah terjadi berbagai perkembangan dalam pembangunan daerah, termasuk dalam hal penataan kota dan pengelolaan persampahan.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Kita harus akui juga bahwa ada banyak perkembangan pembangunan daerah, penataan kota, persampahan, dan sebagainya," tuturnya.
Evaluasi terhadap RPJMD menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya sesuai rencana, tetapi juga dapat diwujudkan dengan sumber daya yang tersedia.
Menurutnya efektivitas kebijakan pemerintah kota dalam merealisasikan visi pembangunan yang telah dirancang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. (Adv)
(Sf/Rs)