Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menyatakan dukungannya terhadap gagasan menjadikan Samarinda sebagai pusat kota peradaban.
Menurutnya, kota peradaban adalah kota yang sudah maju dalam segala aspek kehidupan namun tetap beradab, dengan teknologi yang diterapkan dalam berbagai bidang.
Angkasa mengakui bahwa bagi sebagian masyarakat daerah, konsep ini mungkin terasa sedikit sulit.
Namun, ia optimis bahwa Samarinda dapat menghadapi pola-pola modern tersebut, terutama dengan bantuan para pendatang dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu mengadopsi pola-pola modern sehingga dapat membantu masyarakat lokal untuk beradaptasi.
"Samarinda sering digaungkan sebagai kota metropolitan atau kota peradaban, namun mengubah mindset dan budaya tidaklah mudah. Contohnya, di Jepang, masyarakatnya sudah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena sadar akan polusi, mereka lebih memilih berjalan kaki. Itu adalah mindset yang harus dibangun di Samarinda," ungkap Angkasa saat ditemui di ruangannya, Senin (10/6/2024).
Ia menekankan bahwa peradaban adalah suatu masyarakat yang siap dengan segala bentuk perubahan. Oleh karena itu, menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun mindset dan sumber daya manusia yang siap.
Salah satu cara yang efektif untuk memulai adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa.
"Kita sudah memulai langkah-langkah kecil, seperti penerapan pembayaran non-tunai. Namun, masih banyak yang belum bisa menerima perubahan ini, dan itu menjadi tugas pemerintah," tambahnya.
Angkasa juga menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
Menurutnya, ketika pemerintah membangun fasilitas tetapi tidak membangun sumber daya manusianya, itu akan memberikan dampak buruk. Seperti tidak maksimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Jangan sampai kita membangun banyak proyek tapi masyarakatnya menolak, itu akan percuma dan hanya membuang-buang biaya. Perubahan adab harus dibangun bersama-sama," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani, menyatakan dukungannya terhadap gagasan menjadikan Samarinda sebagai pusat kota peradaban.
Menurutnya, kota peradaban adalah kota yang sudah maju dalam segala aspek kehidupan namun tetap beradab, dengan teknologi yang diterapkan dalam berbagai bidang.
Angkasa mengakui bahwa bagi sebagian masyarakat daerah, konsep ini mungkin terasa sedikit sulit.
Namun, ia optimis bahwa Samarinda dapat menghadapi pola-pola modern tersebut, terutama dengan bantuan para pendatang dari kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya yang sudah lebih dulu mengadopsi pola-pola modern sehingga dapat membantu masyarakat lokal untuk beradaptasi.
"Samarinda sering digaungkan sebagai kota metropolitan atau kota peradaban, namun mengubah mindset dan budaya tidaklah mudah. Contohnya, di Jepang, masyarakatnya sudah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena sadar akan polusi, mereka lebih memilih berjalan kaki. Itu adalah mindset yang harus dibangun di Samarinda," ungkap Angkasa saat ditemui di ruangannya, Senin (10/6/2024).
Ia menekankan bahwa peradaban adalah suatu masyarakat yang siap dengan segala bentuk perubahan. Oleh karena itu, menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun mindset dan sumber daya manusia yang siap.
Salah satu cara yang efektif untuk memulai adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan, terutama di kalangan mahasiswa.
"Kita sudah memulai langkah-langkah kecil, seperti penerapan pembayaran non-tunai. Namun, masih banyak yang belum bisa menerima perubahan ini, dan itu menjadi tugas pemerintah," tambahnya.
Angkasa juga menekankan pentingnya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.
Menurutnya, ketika pemerintah membangun fasilitas tetapi tidak membangun sumber daya manusianya, itu akan memberikan dampak buruk. Seperti tidak maksimalnya pemanfaatan fasilitas tersebut.
“Jangan sampai kita membangun banyak proyek tapi masyarakatnya menolak, itu akan percuma dan hanya membuang-buang biaya. Perubahan adab harus dibangun bersama-sama," pungkasnya. (Adv)
(Sf/Rs)