Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Ilustrasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART). (Foto: Shanghai Daily/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menganggap pengadaan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) kurang cocok jika diterapkan di Samarinda.
Pernyataannya itu menanggapi tanggapan positif dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengenai konsep transportasi massal ART yang dikenalkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rakernas Apeksi di Balikpapan, Selasa (4/6/2024) lalu.
Angkasa menilai masih banyak yang perlu dipertimbangkan untuk menghadirkan ART di Samarinda. Pertama, yang patut menjadi pertimbangan ialah nilai investasi yang cukup mahal.
Menurutnya jika ART mencapai jangkauan untuk moda transportasi masyarakat, maka harus disubsidi. Ia menjabarkan, nilai subsidi yang harus diberikan untuk ART yang berbasis listrik kurang lebih satu tahun mencapai Rp75 miliar.
“Kemudian terkait fasilitas dan kapasitas. Kalau kita mau bikin separator itu dari mana kemana. Tidak dibikin separator aja kita sudah macet,” terang Angkasa, Kamis (13/6/2024).
Lebih lanjut soal budaya atau kebiasaan masyarakat. Saat ini mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang lebih fleksibel ketimbang transportasi umum.
“Saya tanya ke mahasiswa, semisal ada bus biayanya murah, pilih naik bus atau motor, semua pilih naik motor, nah ini budaya, berarti kan belum jadi kebutuhan,” ujarnya.
Sehingga menurutnya belum memenuhi syarat budaya masyarakat daerah, dan belum menjadi kebutuhan.
Menurutnya akan lebih cocok ART dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi yang lingkungan, infrastruktur sosial dan budaya yang terbilang masih steril dapat mendukung penerapan ART di IKN.
Lalu terkait dengan jalur ART, rasanya akan lebih cocok untuk jarak tempuh yang jauh seperti antar kota dibanding dengan antar kelurahan atau kecamatan yang ada di Samarinda.
Banyak yang perlu dipertimbangkan apabila ART benar-benar ingin diadakan untuk Samarinda. Menurutnya harus dikaji dan dianalisa terlebih dulu, terkait biaya, jalur, segmennya, dan berapa banyak masyarakat Samarinda yang membutuhkan fasilitas tersebut.
“Kalau dia jalurnya jauh seperti tembus IKN, bisa saja. Kalau dia harus masuk ke dalam kota rasanya belum, kalau antar kota ya mungkin bisa seperti bus, dari terminal ke terminal. Tapi kalau begitu mending pakai kereta api saja,” tegasnya.
Dilansir dari Kompas.com, ART merupakan transportasi massal yang mirip seperti kereta dengan daya tampung hingga 300 orang. Bedanya, ART tidak menggunakan rel konvensional, roda besi, awak dan kabel.
Melainkan berjalan dengan jalur atau lintasan virtual yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan sensor yang membantu mengidentifikasi jalur lintasan lewat sistem unit kendali pusat, sehingga memungkinkan bisa beroperasi tanpa awak. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Ilustrasi Autonomous Rail Rapid Transit (ART). (Foto: Shanghai Daily/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menganggap pengadaan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) kurang cocok jika diterapkan di Samarinda.
Pernyataannya itu menanggapi tanggapan positif dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengenai konsep transportasi massal ART yang dikenalkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rakernas Apeksi di Balikpapan, Selasa (4/6/2024) lalu.
Angkasa menilai masih banyak yang perlu dipertimbangkan untuk menghadirkan ART di Samarinda. Pertama, yang patut menjadi pertimbangan ialah nilai investasi yang cukup mahal.
Menurutnya jika ART mencapai jangkauan untuk moda transportasi masyarakat, maka harus disubsidi. Ia menjabarkan, nilai subsidi yang harus diberikan untuk ART yang berbasis listrik kurang lebih satu tahun mencapai Rp75 miliar.
“Kemudian terkait fasilitas dan kapasitas. Kalau kita mau bikin separator itu dari mana kemana. Tidak dibikin separator aja kita sudah macet,” terang Angkasa, Kamis (13/6/2024).
Lebih lanjut soal budaya atau kebiasaan masyarakat. Saat ini mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang lebih fleksibel ketimbang transportasi umum.
“Saya tanya ke mahasiswa, semisal ada bus biayanya murah, pilih naik bus atau motor, semua pilih naik motor, nah ini budaya, berarti kan belum jadi kebutuhan,” ujarnya.
Sehingga menurutnya belum memenuhi syarat budaya masyarakat daerah, dan belum menjadi kebutuhan.
Menurutnya akan lebih cocok ART dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di mana dengan kondisi yang lingkungan, infrastruktur sosial dan budaya yang terbilang masih steril dapat mendukung penerapan ART di IKN.
Lalu terkait dengan jalur ART, rasanya akan lebih cocok untuk jarak tempuh yang jauh seperti antar kota dibanding dengan antar kelurahan atau kecamatan yang ada di Samarinda.
Banyak yang perlu dipertimbangkan apabila ART benar-benar ingin diadakan untuk Samarinda. Menurutnya harus dikaji dan dianalisa terlebih dulu, terkait biaya, jalur, segmennya, dan berapa banyak masyarakat Samarinda yang membutuhkan fasilitas tersebut.
“Kalau dia jalurnya jauh seperti tembus IKN, bisa saja. Kalau dia harus masuk ke dalam kota rasanya belum, kalau antar kota ya mungkin bisa seperti bus, dari terminal ke terminal. Tapi kalau begitu mending pakai kereta api saja,” tegasnya.
Dilansir dari Kompas.com, ART merupakan transportasi massal yang mirip seperti kereta dengan daya tampung hingga 300 orang. Bedanya, ART tidak menggunakan rel konvensional, roda besi, awak dan kabel.
Melainkan berjalan dengan jalur atau lintasan virtual yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan sensor yang membantu mengidentifikasi jalur lintasan lewat sistem unit kendali pusat, sehingga memungkinkan bisa beroperasi tanpa awak. (Adv)
(Sf/Rs)