Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti gencarnya pemerintah kota dalam menertibkan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) demi ketertiban kota. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan solusi bagi PKL agar mereka tetap bisa menjalankan usahanya, meskipun dipindahkan dari ruang publik untuk alasan ketertiban atau estetika kota.

"Sebenarnya ini dilema juga antara ekonomi yaitu keberadaan PKL dengan ketertiban dan soal keteraturan. Prinsipnya, pemerintah harus memberikan solusi. PKL harus bisa diberikan kesempatan agar tetap bisa menjalankan usahanya," ujar Rohim, Senin (22/7/2024).

Rohim menyatakan bahwa jika PKL dipindahkan dengan alasan ketertiban di ruang publik atau estetika kota, pemerintah tidak boleh hanya menindak tanpa memberikan solusi atau alternatif tempat lain bagi mereka. 

"Karena pemerintah berulang kali selalu mengatakan bahwa Kota Samarinda ini akan dijadikan kota perdagangan dan jasa, termasuk pariwisata. Artinya, yang bakal jadi tulang punggungnya ya pelaku-pelaku usaha tadi," tambahnya.

Menurutnya, penertiban PKL tidak boleh mengurangi keberadaan pelaku usaha, yang merupakan bagian penting dari perekonomian kota. 

Dengan memberikan solusi yang tepat bagi PKL, Rohim menilai pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha para PKL, sehingga visi menjadikan Samarinda sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata dapat terwujud tanpa mengorbankan pelaku usaha kecil.

"Jangan sampai demi ketertiban dan sebagainya, nanti justru mereduksi keberadaan pelaku usaha. Jadi boleh ditertibkan, tapi harus diberikan juga atau difasilitasi tempat berdagang lain yang strategis dan representatif," tegasnya. (Adv)

(Sf/Rs)