Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengkritik terkait dengan imbauan yang sampaikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) yang meminta masyarakat untuk melawan juru parkir (jukir) liar. 

Menurutnya, hal tersebut agak konyol mengingat pemilik usaha atau tempat seperti retail saja tidak bisa mengkondisikan situasi tersebut, karena banyak jukir liar yang sebenarnya adalah preman.

Seperti yang kerap terjadi, banyak masyarakat yang tidak berani atau enggan berurusan dengan jukir liar, yang akhirnya tetap memberikan uang parkir. 

“Pemilik usaha aja tidak berani menegur jukir itu karena katanya adalah preman setempat,” ungkap Laila belum lama ini. 

Menurutnya untuk memberantas keberadaan jukir liar yang meresahkan masyarakat ini, jika di satu titik tidak boleh ada jukir atau penarikan parkir, maka letakkan saja petugas di sana untuk berjaga. 

Ia membandingkan dengan situasi di Tepian Mahakam, di mana keberadaan Satpol PP membuat PKL tidak berani berjualan.

“Orang kalau melihat petugas berseragam dinas, pasti jukir-jukir liar ini tidak berani mendekat," ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jika Dishub memang ingin mengelola parkir secara baik, maka harus disesuaikan dengan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang ada. 

“Memang untuk mengoptimalkan setiap program, anggaran dan SDM harus sesuai dan memadai,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)