Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada kompetensi guru dan sarana prasarana belajar yang mendukung pengembangan siswa. 

Menurutnya, kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

"Sebetulnya yang lebih penting dari itu adalah kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta sarana dan prasarana belajar untuk menunjang kompetensi siswa," ujar Latisi. 

Namun, ia menyoroti masih adanya berbagai permasalahan dalam peningkatan kompetensi guru, terutama terkait kesejahteraan dan gaji mereka. Latisi mengakui bahwa kesejahteraan guru masih menjadi isu yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

"Kita tidak bisa pungkiri bahwa gaji guru memang salah satu hal yang harus diperhatikan. Jika kesejahteraan guru bermasalah, maka proses belajar mengajar bisa ikut terdampak," jelasnya.

Ia mencontohkan beberapa kasus di mana guru harus mengajar di dua sekolah demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun banyak guru yang tetap bekerja dengan penuh keikhlasan, namun ia menegaskan bahwa kesejahteraan tetap berpengaruh terhadap kualitas pengajaran.

Latisi juga menyoroti kebijakan insentif dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang diberikan oleh Pemkot Samarinda. Ia berharap insentif ini tetap dipertahankan, terutama bagi guru non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta jika memungkinkan, dapat ditingkatkan.

"Harapannya, insentif untuk guru, khususnya bagi yang non-ASN dan PPPK, bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan begitu, guru bisa datang ke sekolah dengan bahagia dan nyaman, tanpa beban hidup yang berat. Kebahagiaan guru akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik bagi siswa," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)