DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Minta Pengadaan Bus Sekolah untuk Kurangi Kecelakaan

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    22 Juli 2024 pukul 18:23 WITA

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Sani Bin Husain. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Di tengah ramainya pemberitaan tentang rencana pemerintah kota yang akan mengadakn Bus Rapid Transit (BRT), Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengusulkan pengadaan bus angkutan sekolah. 

    Menurutnya dengan adanya bus sekolah bisa menekan angka kecelakaan di kalangan anak-anak. 

    Ia menilai penggunaan bus sekolah bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi pada anak-anak yang masih rentan dan belum cukup matang dalam berkendara.

    Sani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan anak-anak di jalan raya. Meskipun mereka mengendarai motor dengan kecepatan rendah, kelalaian pengendara lain tetap menjadi ancaman serius. 

    Ia membeberkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh kendaraan roda dua yang bisa menambah urgensi usulan ini.

    Ide pengadaan bus sekolah sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Komisi IV. Bahkan, sudah ada wacana mengenai penyiapan halte bus di pinggiran Sungai Mahakam. 

    "Wacana kesitu memang ada, ada ide-ide. Termasuk kesiapan di pinggir Sungai Mahakam, semacam ada tempat bus nanti (halte)," kata Sani pada Senin (22/7/2024).

    Ia juga menambahkan bahwa beberapa daerah lain seperti Banjarmasin dan Yogyakarta telah mulai menerapkan konsep serupa. Meski begitu, rencana di pengadaan bus ini di Samarinda masih perlu didetailkan lebih lanjut.

    "Saya sih berharap secara pribadi, bus sekolah itu betul-betul direalisasikan. Atau misal disediakan kendaraan massal untuk anak sekolah ini," imbuhnya.

    Lebih lanjut, Sani menegaskan bahwa tidak boleh ada biaya tambahan untuk penggunaan bus sekolah, terutama bagi siswa di sekolah negeri yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

    Politisi Fraksi PKS ini meminta agar pemerintah lebih peka terhadap keselamatan anak-anak di lalu lintas dengan melarang mereka menggunakan kendaraan pribadi.(Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Minta Pengadaan Bus Sekolah untuk Kurangi Kecelakaan

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    22 Juli 2024 pukul 18:23 WITA

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Sani Bin Husain. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Di tengah ramainya pemberitaan tentang rencana pemerintah kota yang akan mengadakn Bus Rapid Transit (BRT), Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengusulkan pengadaan bus angkutan sekolah. 

    Menurutnya dengan adanya bus sekolah bisa menekan angka kecelakaan di kalangan anak-anak. 

    Ia menilai penggunaan bus sekolah bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi pada anak-anak yang masih rentan dan belum cukup matang dalam berkendara.

    Sani mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatan anak-anak di jalan raya. Meskipun mereka mengendarai motor dengan kecepatan rendah, kelalaian pengendara lain tetap menjadi ancaman serius. 

    Ia membeberkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh kendaraan roda dua yang bisa menambah urgensi usulan ini.

    Ide pengadaan bus sekolah sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Komisi IV. Bahkan, sudah ada wacana mengenai penyiapan halte bus di pinggiran Sungai Mahakam. 

    "Wacana kesitu memang ada, ada ide-ide. Termasuk kesiapan di pinggir Sungai Mahakam, semacam ada tempat bus nanti (halte)," kata Sani pada Senin (22/7/2024).

    Ia juga menambahkan bahwa beberapa daerah lain seperti Banjarmasin dan Yogyakarta telah mulai menerapkan konsep serupa. Meski begitu, rencana di pengadaan bus ini di Samarinda masih perlu didetailkan lebih lanjut.

    "Saya sih berharap secara pribadi, bus sekolah itu betul-betul direalisasikan. Atau misal disediakan kendaraan massal untuk anak sekolah ini," imbuhnya.

    Lebih lanjut, Sani menegaskan bahwa tidak boleh ada biaya tambahan untuk penggunaan bus sekolah, terutama bagi siswa di sekolah negeri yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

    Politisi Fraksi PKS ini meminta agar pemerintah lebih peka terhadap keselamatan anak-anak di lalu lintas dengan melarang mereka menggunakan kendaraan pribadi.(Adv)

    (Sf/Rs)