DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Dorong Evaluasi Kebijakan Barcode Pembelian Pertalite untuk Kendaraan Khusus

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    08 Mei 2024 pukul 19:06 WITA

    Anggota Komisi II DPRD, Kamaruddin. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerrah (DPRD) Kota Samarinda, Kamaruddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat.
     
    Menurutnya, kendaraan khusus seperti milik pemadam kebakaran), ambulance dan truk sampah seharusnya diberi prioritas dalam pembelian BBM tanpa perlu mengantre.

    "Harusnya kendaraan khusus tidak perlu mengantre, meskipun di satu sisi kendaraan khusus itu juga perlu siap sedia soal bahan bakar, tapi kita antisipasi saja, karena keadaan darurat itu tidak terduga," jelas Kamaruddin, Selasa (7/5/2025).

    Kamaruddin menekankan bahwa kendaraan-kendaraan seperti pemadam kebarakan dan ambulance, merupakan kendaraan darurat yang harus siap digunakan setiap saat. 

    Oleh karena itu, kebijakan pembelian BBM harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari kendaraan-kendaraan tersebut tanpa membuat mereka harus mengantre

    Selain itu, Kamaruddin juga menyoroti perlunya pembuatan jalur khusus untuk kendaraan-kendaraan khusus tersebut agar tidak mengganggu antrean yang ada.

    Ia menyebutkan contoh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang meskipun tidak selalu terisi penuh oleh sampah, namun tetap memiliki bau yang tidak menyenangkan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, membuat mereka mengantre juga dapat mengganggu masyarakat lain yang sedang antre.

    "Truk DLH itu meskipun tidak selalu ada sampahnya, tapi tetap mengeluarkan bau yang kurang enak, kan itu juga bisa menganggu masyarakat lain yang sedang antre," ungkapnya. 

    Kamaruddin mengingatkan bahwa kendaraan khusus seperti ambulance seringkali harus menempuh perjalanan jauh dalam keadaan darurat, dan kehabisan BBM dapat menjadi masalah serius. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pembelian BBM harus dipertimbangkan ulang untuk memastikan kelancaran pelayanan darurat dan keamanan masyarakat.

    Dia berharap agar pemerintah dapat segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mempertimbangkan saran-saran untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pembelian BBM bagi kendaraan-kendaraan khusus. (Adv)

    (Sf/Rs)

    DPRD Kota Samarinda

    DPRD Kota Samarinda

    Anggota DPRD Samarinda Dorong Evaluasi Kebijakan Barcode Pembelian Pertalite untuk Kendaraan Khusus

    Penulis:Tria|Redaktur:Rusdianto
    08 Mei 2024 pukul 19:06 WITA

    Anggota Komisi II DPRD, Kamaruddin. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerrah (DPRD) Kota Samarinda, Kamaruddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat.
     
    Menurutnya, kendaraan khusus seperti milik pemadam kebakaran), ambulance dan truk sampah seharusnya diberi prioritas dalam pembelian BBM tanpa perlu mengantre.

    "Harusnya kendaraan khusus tidak perlu mengantre, meskipun di satu sisi kendaraan khusus itu juga perlu siap sedia soal bahan bakar, tapi kita antisipasi saja, karena keadaan darurat itu tidak terduga," jelas Kamaruddin, Selasa (7/5/2025).

    Kamaruddin menekankan bahwa kendaraan-kendaraan seperti pemadam kebarakan dan ambulance, merupakan kendaraan darurat yang harus siap digunakan setiap saat. 

    Oleh karena itu, kebijakan pembelian BBM harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak dari kendaraan-kendaraan tersebut tanpa membuat mereka harus mengantre

    Selain itu, Kamaruddin juga menyoroti perlunya pembuatan jalur khusus untuk kendaraan-kendaraan khusus tersebut agar tidak mengganggu antrean yang ada.

    Ia menyebutkan contoh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang meskipun tidak selalu terisi penuh oleh sampah, namun tetap memiliki bau yang tidak menyenangkan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, membuat mereka mengantre juga dapat mengganggu masyarakat lain yang sedang antre.

    "Truk DLH itu meskipun tidak selalu ada sampahnya, tapi tetap mengeluarkan bau yang kurang enak, kan itu juga bisa menganggu masyarakat lain yang sedang antre," ungkapnya. 

    Kamaruddin mengingatkan bahwa kendaraan khusus seperti ambulance seringkali harus menempuh perjalanan jauh dalam keadaan darurat, dan kehabisan BBM dapat menjadi masalah serius. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pembelian BBM harus dipertimbangkan ulang untuk memastikan kelancaran pelayanan darurat dan keamanan masyarakat.

    Dia berharap agar pemerintah dapat segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mempertimbangkan saran-saran untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pembelian BBM bagi kendaraan-kendaraan khusus. (Adv)

    (Sf/Rs)