Cari disini...

DPRD Kota Samarinda
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah, menyoroti perlunya penyesuaian kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah industri seperti Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
Laila mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pengaturan kuota BBM yang sama untuk semua daerah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus di setiap wilayah.
Ia menyatakan bahwa telah mengajukan pertanyaan langsung kepada Pertamina melalui Kepala Regional Kalimantan mengenai terjadinya antrian dan kelangkaan stok BBM di Samarinda. Namun, jawaban yang diterimanya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berasal dari pusat, sehingga semua daerah harus mengikuti kuota yang sama.
“Mereka menjawab bahwa itu adalah kebijakan dari pusat, jadi semua daerah memiliki kuota BBM yang sama,” ungkap Laila, Selasa (7/5/2024).
Menurutnya, penting bagi Pertamina untuk membawa keluhan masyarakat, yang disampaikan melalui DPRD, ke pusat agar dapat dipertimbangkan dengan lebih serius. Dia menegaskan bahwa Kalimantan Timur, terutama daerah industri seperti di beberapa kota, memiliki kebutuhan BBM yang lebih besar karena banyaknya perusahaan dan jumlah kendaraan yang digunakan.
“Jumlah kendaraan yang dipakai dan memerlukan BBM kan pasti berbeda di setiap daerahnya, harusnya tidak perlu disamaratakan, tapi disesuiakan dengan kebutuhan,” uajrnya.
Selain itu, legislator PPP ini juga menyoroti keberadaan Samarinda sebagai daerah perbatasan yang sering dilalui banyak orang. Hal ini menurutnya bisa menjadi pertimbangan tambahan dalam penentuan kuota BBM. Karena tidak hanya penduduk lokal yang mengisi BBM di Samarinda, tetapi juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, melewati Kota Tepian ini.
Laila menekankan bahwa tidak boleh terjadi kesenjangan antara produksi migas Kalimantan yang melimpah dan ketersediaan BBM yang terbatas di daerah tersebut. Dia berharap agar Pertamina dapat mempertimbangkan dengan lebih seksama kebutuhan masyarakat dan industri setempat dalam menetapkan kuota BBM di masa yang akan datang.
“Jangan sampai Kalimantan yang terkenal dengan hasil migasnya kok seperti katak dalam tempurung,” tegasnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Samarinda

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah. (Foto: Tria/Seputarfakta.com)
Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Laila Fatihah, menyoroti perlunya penyesuaian kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah industri seperti Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
Laila mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan pengaturan kuota BBM yang sama untuk semua daerah, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus di setiap wilayah.
Ia menyatakan bahwa telah mengajukan pertanyaan langsung kepada Pertamina melalui Kepala Regional Kalimantan mengenai terjadinya antrian dan kelangkaan stok BBM di Samarinda. Namun, jawaban yang diterimanya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berasal dari pusat, sehingga semua daerah harus mengikuti kuota yang sama.
“Mereka menjawab bahwa itu adalah kebijakan dari pusat, jadi semua daerah memiliki kuota BBM yang sama,” ungkap Laila, Selasa (7/5/2024).
Menurutnya, penting bagi Pertamina untuk membawa keluhan masyarakat, yang disampaikan melalui DPRD, ke pusat agar dapat dipertimbangkan dengan lebih serius. Dia menegaskan bahwa Kalimantan Timur, terutama daerah industri seperti di beberapa kota, memiliki kebutuhan BBM yang lebih besar karena banyaknya perusahaan dan jumlah kendaraan yang digunakan.
“Jumlah kendaraan yang dipakai dan memerlukan BBM kan pasti berbeda di setiap daerahnya, harusnya tidak perlu disamaratakan, tapi disesuiakan dengan kebutuhan,” uajrnya.
Selain itu, legislator PPP ini juga menyoroti keberadaan Samarinda sebagai daerah perbatasan yang sering dilalui banyak orang. Hal ini menurutnya bisa menjadi pertimbangan tambahan dalam penentuan kuota BBM. Karena tidak hanya penduduk lokal yang mengisi BBM di Samarinda, tetapi juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan, melewati Kota Tepian ini.
Laila menekankan bahwa tidak boleh terjadi kesenjangan antara produksi migas Kalimantan yang melimpah dan ketersediaan BBM yang terbatas di daerah tersebut. Dia berharap agar Pertamina dapat mempertimbangkan dengan lebih seksama kebutuhan masyarakat dan industri setempat dalam menetapkan kuota BBM di masa yang akan datang.
“Jangan sampai Kalimantan yang terkenal dengan hasil migasnya kok seperti katak dalam tempurung,” tegasnya. (Adv)
(Sf/Rs)