Samarinda – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengkritik kebijakan alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025. 

Menurut Rohim, anggaran yang dialokasikan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kluster ekonomi sangat kecil, tidak sesuai dengan arah kebijakan yang diklaim bertujuan untuk akselerasi ekonomi.

"Di KUA-PPAS itu tidak detail. Cuma kemarin saya kritik kebijakannya, arahnya ke akselerasi ekonomi tapi di OPD-OPD kluster ekonomi, plafonnya di UMKM hanya Rp18 miliar, tenaga kerja Rp13 miliar. Itu kan angkanya kalau dari Rp4,9 triliun, berarti kan kecil," ungkap Rohim usai Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS bersama dengan pemerintahn kota, Senin (22/7/2024).

Ia menambahkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor ekonomi tidak mencapai Rp5 persen dari total anggaran, padahal kebijakan yang disampaikan bertujuan untuk akselerasi ekonomi. 

"Jadi saya sampaikan, ini kalau untuk OPD kluster ekonomi yang angkanya bahkan ketika saya total itu gak sampai 5 persen, tapi arahnya kebijakannya akselerasi ekonomi. Maka saya bilang ini gak nyambung," tambahnya.

Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, untuk mencapai akselerasi ekonomi, alokasi anggaran untuk sektor ekonomi harus lebih besar, paling tidak sekitar 30 persen dari total anggaran, bukan hanya 3 persen. 

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Samarinda setuju dengan arah kebijakan yang diambil yakni tentang akselerasi ekonomi, sehingga alokasi anggaran untuk sektor ekonomi harus menjadi prioritas. 

"Tapi ini kan masih ada satu step lagi pembahasan, nanti kita kritisi lagi," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)