Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek pembangunan di Samarinda setelah munculnya permasalahan keterlambatan pembayaran upah buruh pada proyek Teras Samarinda tahap I. 

Ia berharap peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara keseluruhan.  

"Setelah urusan pekerja ini selesai, kita ingin PUPR atau Pemkot menjadikan ini sebagai pelajaran. Kita harus bisa menelusuri mengapa terjadi masalah keterlambatan pembayaran, padahal perusahaan masih memiliki piutang 30 persen dari pemerintah. Seharusnya situasi ini bisa diselesaikan lebih cepat," ujar Abdul Rohim.  

Ia menyoroti kemungkinan adanya prosedur atau mekanisme yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan permasalahan tersebut. 

Menurutnya, evaluasi ini juga perlu diterapkan pada proyek-proyek lain yang masih berjalan, seperti Pasar Pagi, Citra Niaga, dan pembangunan terowongan (tunnel) yang masih dalam proses pengerjaan.  

Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pengawasan proyek di Samarinda harus lebih diperketat, baik oleh instansi internal Pemkot maupun lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Bahkan, menurutnya, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dalam pengawasan pembangunan di Samarinda harus menjadi jaminan agar kasus serupa tidak terulang.  

"Kita minta setelah kejadian di Teras Samarinda, pengawasan harus diperketat, baik oleh internal Pemkot, dinas terkait, BPK, maupun APH lainnya sehingga seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)