Samarinda - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti fokus pembangunan Pemerintah Kota Samarinda yang terlalu banyak tertuju pada pembangunan infrastruktur. 

Rohim menyampaikan kekagetannya saat mengikuti Musrenbang di tingkat kecamatan, di mana setiap kelurahan hanya diizinkan mengusulkan satu item pembangunan.

"Dalam Musrenbang kemarin, saya kaget karena di kecamatan hanya boleh satu item. Apa sebabnya? Katanya karena sudah tercover oleh Probebaya, padahal itu sudah memiliki spesifikasinya karena kebutuhan probebaya tidak bisa tercakup," ungkap Rohim usai mengikuti Musrenbang Pemkot Samarinda dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, Selasa (26/3/2024).

Menurutnya, anggaran yang tersedia cenderung tersedot oleh proyek-proyek besar tersebut, sementara Musrenbang seharusnya menjadi sarana untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat.

Meski demikian, Rohim juga mengakui bahwa dalam Musrenbang ini banyak kebutuhan masyarakat yang dapat diakomodir. Namun, keterbatasan anggaran sejak awal menjadi kendala utama.

"Harapannya, Musrenbang ini dengan berbagai catatan bisa menjadi bahan evaluasi. Seperti yang sudah disampaikan, jangan sampai pemerintah hanya berorientasi pada proyek, program, atau kegiatan, tetapi tidak berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyinggung contoh yang terjadi di Kalimantan Timur di sebelumnya, di mana pembangunan gedung olahraga menghabiskan dana besar namun tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. 

“Hal ini menjadi pelajaran bahwa pembangunan haruslah berorientasi pada hasil dan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada proyek-proyek besar semata,” pungkasnya.

(Adv/Sf/Rs)