Bontang - Pemkot Bontang diminta tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sistem pengelolaan dinilai harus dibarengi pola edukasi dan pengawasan yang berjalan hingga tingkat lingkungan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mengatakan keberadaan fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) tidak akan optimal apabila masyarakat belum memahami cara mengelola sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sistem yang terstruktur dari pemerintah hingga ke masyarakat. Sosialisasi tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi harus diteruskan secara berjenjang melalui perangkat pemerintahan di setiap tingkatan.

“Harus ada sosialisasi sampai ke titik akhir. Dari kecamatan ke kelurahan, dari kelurahan bagaimana sosialisasinya ke RT, RT itu bagaimana sosialisasinya ke masyarakat,” ujar Sahib, Jumat (21/8/2026).

Ia menilai pola tersebut penting agar kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat pemerintah tidak berhenti di tingkat kota. Masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah setiap hari harus menjadi bagian dari sistem tersebut.

Sahib menyebut salah satu persoalan yang masih dihadapi Bontang adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Kondisi ini turut memengaruhi penerapan sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi TPS 3R.

“Jujur saja kita masyarakat di Bontang itu belum sadar dalam hal ini. Maka perlu pemerintah memberikan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus betul-betul memikirkan sampah ke depannya,” katanya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya membuat kebijakan sendiri, tetapi juga melihat praktik pengelolaan sampah di daerah lain yang dinilai telah berhasil.

Menurut Sahib, pengalaman daerah lain dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mencari pola yang lebih efektif dan menyesuaikannya dengan kondisi Bontang.

“Seperti di tempat-tempat lain, perlu kita mencari contoh-contoh di kota-kota besar lainnya yang berhasil. Kita harus ada contoh,” ujarnya.

Ia menegaskan persoalan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan pembagian peran yang jelas, mulai dari regulasi dan penyediaan infrastruktur hingga perubahan kebiasaan masyarakat.

Sahib berharap sistem tersebut dapat berjalan secara berjenjang dan konsisten. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya aktif ketika program atau fasilitas baru dijalankan, tetapi menjadi kebiasaan yang diterapkan masyarakat setiap hari.

“Harus vertikal dari atas sampai ke bawah itu harus sadar tentang sampah itu. Kalau tidak, jujur saja nanti kita tidak bisa kendalikan sampah itu di Bontang,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)