Bontang - Pembangunan Polder Tanjung Laut mulai menunjukkan progres. Setelah melakukan inspeksi lapangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mencatat pekerjaan kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 5 persen dan masih berjalan sesuai target.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengatakan pembangunan polder menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah mengurangi persoalan genangan di kawasan Tanjung Laut, terutama saat curah hujan tinggi.

Polder tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung sekitar 38 ribu meter kubik air dengan luas pembangunan kurang lebih 7 ribu meter persegi. Andi Faizal berharap kapasitas tersebut nantinya benar-benar dapat bekerja sesuai perencanaan.

“Yang kita harapkan bukan hanya pembangunannya selesai, tetapi aliran airnya nanti benar-benar sesuai dengan kajian. Dengan begitu, polder ini bisa efektif mengurangi genangan,” ujar Andi Faiz saat sidak di Kelurahan Tanjung Laut, Senin (10/8/2026).

Namun, di tengah pembangunan infrastruktur pengendali banjir tersebut, DPRD juga menerima sejumlah keluhan warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.

Keluhan yang disampaikan antara lain debu akibat aktivitas pembangunan serta kerusakan pada sejumlah bangunan rumah yang diduga terdampak pekerjaan proyek.

Andi Faizal mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama pihak kelurahan, Dinas PUPRK, dan kontraktor. Kontraktor disebut telah menyatakan kesiapannya melakukan langkah penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Untuk debu, kontraktor siap melakukan penyiraman secara rutin. Kemudian kalau memang ada kerusakan rumah warga yang terbukti akibat pembangunan, itu juga akan diselesaikan,” jelasnya.

Selain dampak pembangunan, DPRD turut memastikan masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Tenaga kerja lokal diminta tetap menjadi prioritas.

Berdasarkan penjelasan kontraktor, pekerja dari tiga RT yang berada di sekitar lokasi pembangunan telah difasilitasi melalui pihak kelurahan.

Sementara itu, persoalan pembebasan lahan yang masih berkaitan dengan sengketa kepemilikan maupun ahli waris akan diselesaikan melalui mekanisme hukum.

Andi Faizal menjelaskan, apabila administrasi lahan belum tuntas atau terdapat perselisihan mengenai pihak yang berhak menerima pembayaran, pemerintah dapat menempuh mekanisme konsinyasi melalui pengadilan.

“Kalau administrasinya belum selesai atau masih ada perselisihan ahli waris, pembayarannya melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Jadi tidak langsung diberikan kepada pihak yang masih bersengketa,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)