Bontang - Pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kota Bontang dinilai belum berjalan optimal. Tingkat keberhasilan yang masih di bawah 50 persen menjadi sorotan DPRD di tengah ancaman keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, meminta Pemerintah Kota Bontang tidak menunda pembenahan sistem pengelolaan sampah. Menurutnya, optimalisasi TPS 3R harus menjadi salah satu prioritas sebelum persoalan kapasitas TPA semakin mendesak.

“Untuk tingkat keberhasilan TPS 3R ini masih di bawah 50 persen. Jauh masih di bawah harapan,” ujar Sahib.

Sahib menilai TPS 3R seharusnya dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi beban TPA. Melalui pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, tidak seluruh sampah harus berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya di Bontang. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah yang belum mampu mendukung pelaksanaan TPS 3R secara maksimal.

“Kalau untuk infrastrukturnya di Kota Bontang, masih kurang. Harus diakui kita masih kurang,” tegasnya.

Selain infrastruktur, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting. Sahib mendorong masyarakat mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah sehingga sampah yang masuk ke TPS maupun TPA dapat dikurangi.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan atau perluasan TPA untuk mengatasi peningkatan volume sampah. Jika sampah terus bertambah tanpa ada upaya pengurangan dari sumbernya, kapasitas TPA pada akhirnya tetap akan menghadapi batas.

“Saya setuju bahwa dua tahun ke depan TPA tidak selalu berfungsi karena sudah maksimal. Bahkan kita harus mencari tempat alternatif yang lain karena diprediksi akan penuh,” katanya.

Karena itu, Sahib meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera menyusun langkah pengelolaan sampah secara lebih terukur. Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi TPS 3R yang telah berjalan, memperbaiki fasilitas yang masih kurang, serta menyiapkan alternatif pengelolaan apabila kapasitas TPA tidak lagi mencukupi.

Ia menekankan, persoalan sampah harus ditangani dari hulu hingga hilir. Penambahan fasilitas di tempat pembuangan akhir tanpa diikuti pengurangan sampah dari sumber dinilai hanya akan menyelesaikan persoalan dalam jangka pendek.

Sahib berharap pembenahan sistem persampahan dapat dilakukan sebelum kondisi TPA benar-benar mencapai batas maksimal. Menurutnya, keterlibatan masyarakat harus diperkuat bersamaan dengan peningkatan fasilitas dan kebijakan pemerintah.

“Kalau tidak, jujur saja nanti kita tidak bisa kendalikan sampah itu di Bontang,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)