Bontang - Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut mendapat apresiasi dari fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III DPRD Kota Bontang, Rabu (17/6/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, serta lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menilai capaian opini WTP selama 12 tahun beruntun merupakan prestasi yang patut dipertahankan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sem berharap raihan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.

“Kiranya raihan ini semakin mendorong kita untuk senantiasa terus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Sem Nalpa.

Selain menyoroti capaian WTP, Fraksi Gerindra turut memberikan apresiasi terhadap kinerja pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, realisasi pendapatan mencapai 98,49 persen dari target yang telah ditetapkan.

Menurut Sem, capaian tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Sem menyebut realisasi pendapatan yang mendekati target merupakan indikator positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan masih adanya tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah masih lebarnya selisih antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar sehingga upaya peningkatan PAD perlu terus diperkuat.

“Namun tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa selisih besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih cukup besar,” kata Sem.

Pada sektor belanja, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi realisasi anggaran yang mencapai 93,1 persen dari target. Capaian tersebut dinilai mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sepanjang tahun anggaran.

Selain memberikan apresiasi, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan strategis, mulai dari optimalisasi PAD, peningkatan kinerja BUMD, percepatan penyerapan anggaran, penguatan digitalisasi pelayanan publik, hingga pemanfaatan SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp178 miliar agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Usai penyampaian pandangan umum, dokumen pandangan fraksi diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui agenda penyampaian tanggapan dan jawaban terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Adv)

(Sf/Rs)