Cari disini...
DPRD Kota Bontang
DPRD Bontang Tekankan Belanja Daerah Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Tinggi Serapan
Rapat Peripurna ke-10 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026 dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Foto: Nuraini/Seputarfakta.com)
Bontang - Tingginya realisasi belanja daerah dinilai belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD.
Lebih penting, setiap anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sumardi saat mewakili Fraksi Amanat Demokrat Bergelora dalam penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.
Dalam forum tersebut, sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai dasar penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi.
Menurut Sumardi, realisasi belanja daerah yang mencapai 93,01 persen patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas agar efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif.
“Belanja daerah tidak hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Sumardi.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora juga menyoroti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang masih relatif rendah, yakni sekitar 11,33 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran, khususnya untuk kebutuhan yang bersifat darurat maupun antisipatif, dapat disusun secara lebih tepat.
Selain itu, Sumardi mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan hasil pembangunan, terutama pada belanja modal seperti pembangunan jalan dan jaringan irigasi.
Menurutnya, pembangunan fisik harus dibarengi dengan perencanaan pemeliharaan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora berharap setiap kebijakan penganggaran ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bontang. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...
DPRD Kota Bontang
DPRD Bontang Tekankan Belanja Daerah Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Tinggi Serapan
Rapat Peripurna ke-10 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026 dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. (Foto: Nuraini/Seputarfakta.com)
Bontang - Tingginya realisasi belanja daerah dinilai belum cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD.
Lebih penting, setiap anggaran yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sumardi saat mewakili Fraksi Amanat Demokrat Bergelora dalam penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang.
Dalam forum tersebut, sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai dasar penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi.
Menurut Sumardi, realisasi belanja daerah yang mencapai 93,01 persen patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas agar efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif.
“Belanja daerah tidak hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” ujar Sumardi.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora juga menyoroti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang masih relatif rendah, yakni sekitar 11,33 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar perencanaan anggaran, khususnya untuk kebutuhan yang bersifat darurat maupun antisipatif, dapat disusun secara lebih tepat.
Selain itu, Sumardi mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan hasil pembangunan, terutama pada belanja modal seperti pembangunan jalan dan jaringan irigasi.
Menurutnya, pembangunan fisik harus dibarengi dengan perencanaan pemeliharaan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Fraksi Amanat Demokrat Bergelora berharap setiap kebijakan penganggaran ke depan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Bontang. (Adv)
(Sf/Lo)