Bontang - DPRD Kota Bontang menilai penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Karena itu, perjuangan memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional dinilai menjadi kepentingan bersama seluruh elemen di Kota Bontang.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam mengatakan Bontang merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui sektor migas, pupuk dan industri lainnya. Namun, menurutnya besaran DBH yang diterima daerah hingga kini belum sebanding dengan kontribusi tersebut.

“Bontang memiliki peran besar sebagai daerah industri. Sudah semestinya kebijakan pembagian dana kepada daerah juga mempertimbangkan besarnya kontribusi yang diberikan, sehingga kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan tetap terjaga,” ujar Rustam.

Menurut Rustam, kemampuan keuangan daerah akan sangat menentukan keberlangsungan berbagai program pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur hingga pelayanan publik. Karena itu, ia berharap perjuangan untuk memperoleh alokasi DBH yang lebih adil mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kota Bontang, Suharno, menilai aspirasi mengenai kebijakan fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD. Keterlibatan masyarakat, khususnya kalangan pemuda, dinilai dapat memperkuat upaya memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat memiliki kepedulian terhadap masa depan fiskal daerah. Semakin kuat dukungan yang dibangun, semakin besar pula peluang agar aspirasi Bontang mendapat perhatian,” katanya.

Sementara itu, Ketua KNPI Kota Bontang, Indra Wijaya, menyatakan organisasi kepemudaan siap mendukung langkah penyampaian aspirasi terkait kebijakan Dana Bagi Hasil apabila dilakukan melalui mekanisme yang difasilitasi pemerintah daerah maupun DPRD.

DPRD berharap adanya evaluasi terhadap kebijakan pembagian DBH bagi daerah penghasil, sehingga kemampuan fiskal Kota Bontang dapat tetap terjaga dan pembangunan daerah tidak terhambat akibat menurunnya penerimaan dari pemerintah pusat. (Adv)

(Sf/Lo)