Bontang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyiapkan pola pengawasan berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi DPRD setelah munculnya persoalan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG di sejumlah sekolah. Pengawasan nantinya tidak hanya melihat hasil makanan yang diterima siswa, tetapi juga memeriksa proses penyediaannya sejak awal.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam, mengatakan penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.

Menurutnya, standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun SPPG perlu diterapkan secara konsisten, termasuk dalam proses pengolahan, pengemasan, pengangkutan hingga makanan disajikan kepada siswa.

“Segala sesuatu yang sudah diputuskan sebagai standar kerja oleh BGN maupun SPPG itulah yang menjadi acuan dalam mengelola, menyiapkan, mendistribusikan, hingga menyajikan makanan,” ujar Andi Faiz.

DPRD Bontang selanjutnya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala. Pengawasan tersebut diarahkan untuk melihat langsung apakah prosedur yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan oleh SPPG dan mitra penyedia makanan.

“Kita mengawasi bersama-sama. Mulai dari aspek kebersihan, proses transportasi makanan ke sekolah, hingga penyajian dan distribusinya. Ke depan, pengawasan akan kami lakukan secara berkala melalui sidak,” katanya.

Andi Faiz menjelaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan standar BGN diterapkan dalam pelaksanaan MBG. Sementara mitra penyedia makanan bekerja berdasarkan kontrak dengan SPPG.

Karena itu, menurutnya, pengawasan harus dilakukan terhadap keseluruhan rantai penyediaan makanan, bukan hanya ketika makanan telah sampai di sekolah.

Di sisi lain, DPRD juga meminta persoalan yang muncul sebelumnya tidak berhenti pada penanganan kasus. Evaluasi perlu dilakukan agar penyelenggara dapat mengetahui titik yang perlu diperbaiki dan mencegah persoalan serupa terulang.

“Peristiwa yang terjadi kemarin tentu menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, ruang komunikasi harus dibuka agar keraguan masyarakat bisa dijawab dengan penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Andi Faiz menilai keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program. Masyarakat, khususnya orang tua siswa, perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai standar keamanan dan proses penyediaan makanan.

Ia berharap mitra SPPG menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.

“Harapannya, komunikasi antara mitra dan masyarakat semakin baik. Dengan begitu, distribusi makanan bergizi untuk anak-anak di Kota Bontang juga akan semakin berkualitas dan mendapat kepercayaan penuh dari para orang tua,” ungkapnya. (Adv)

(Sf/Rs)