Bontang - Pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang diminta tidak berhenti setelah makanan didistribusikan ke sekolah. 

DPRD Bontang mendorong pemeriksaan dilakukan sejak bahan baku diterima hingga makanan siap dikonsumsi siswa.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan pengawasan rutin diperlukan untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi.

Menurutnya, langkah pemerintah mencopot dua pejabat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai respons atas kasus tersebut patut diapresiasi. Namun, evaluasi tidak cukup hanya dengan mengganti penanggung jawab.

“Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan respons cepat. Tetapi tidak sampai di sini. Kita memberikan respons cepat, harus setiap hari ada pemantauan,” ujar Rustam.

Ia menilai keberadaan tenaga ahli gizi di setiap SPPG menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan. Ahli gizi dibutuhkan untuk memeriksa kelayakan makanan sebelum didistribusikan kepada siswa.

“Ahli gizi itu harus ada di Bontang. Harus ada pengecekan setiap hari. Sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah, di setiap SPPG itu harus ada ahli gizinya yang tahu bahwa ini layak untuk dimakan sekian jam ke depan,” katanya.

Rustam menekankan, pengawasan harus mencakup seluruh tahapan pengolahan makanan. Mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, pengemasan, penyimpanan hingga waktu makanan didistribusikan dan dikonsumsi.

Menurutnya, pengaturan waktu menjadi bagian penting dalam manajemen makanan. Setiap tahapan perlu memiliki standar yang jelas agar makanan tetap layak dikonsumsi ketika sampai di sekolah.

“Manajemen harus di depan. Kalau manajemen sudah di depan, itu sudah terbungkus bagaimana pendistribusiannya, jam berapa harus didistribusikan, jam berapa menu ini harus dimakan, jam berapa harus dimasak, jam berapa harus dikemas, jam berapa harus diantar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepala SPPG pada dasarnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan, bukan menjadi pihak yang secara langsung memasak makanan.

Karena itu, menurut Rustam, pergantian kepala SPPG tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila sistem pengawasan makanan masih lemah.

“Biar Kepala SPPG-nya dipecat semua, kalau pengawasan makanan ini tidak diawasi dengan ketat, pasti akan terjadi lagi hal seperti ini,” tegasnya.

Rustam meminta koordinator wilayah (Korwil) SPPG memperkuat pengawasan dengan memastikan tenaga ahli gizi tersedia di setiap SPPG.

“Korwil SPPG yang betul-betul mengawasi. Korwilnya turunkan ahli gizi di setiap SPPG. Sebelum didistribusikan harus ada ahlinya mengetahui bahwa makanan yang akan didistribusikan itu layak dimakan,” ujarnya.

Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan sehingga pelaksanaan MBG dapat terus berjalan dengan tetap mengutamakan keamanan pangan bagi penerima manfaat. (Adv)

(Sf/Lo)