Bontang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang meminta distribusi BBM bersubsidi diperjelas, mulai dari waktu kedatangan pasokan hingga jumlah BBM yang terjual dan tersisa di SPBU.

Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mengatakan data tersebut diperlukan untuk mengetahui alur distribusi BBM secara utuh dan memastikan tidak ada persoalan dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Winardi dalam rapat gabungan DPRD Bontang, Jumat (28/8/2026). Menurutnya, waktu kedatangan pasokan menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa. Sebab, BBM yang tiba di SPBU tidak dapat langsung dijual karena harus melalui proses pembongkaran.

“Pastinya datang barang tidak langsung jualan, pastinya melalui tahapan pembongkaran dulu. Bongkaran membutuhkan waktu setengah jam. Anggaplah jam 16.00 WITA mulai jualan,” ujar Winardi.

Ia kemudian mempertanyakan volume BBM yang disebut mencapai sekitar 8 ton dalam sehari. Jika pasokan datang sore dan baru dapat dijual sekitar pukul 16.00 WITA, DPRD ingin mengetahui apakah seluruh volume tersebut habis terjual pada hari yang sama.

“Berarti biasanya langsung dijual saja sampai pukul 23.00 WITA? Efektifnya hanya tujuh jam penjualan? Apa 8 ton dalam sehari langsung habis?” tanyanya.

Winardi mengatakan apabila BBM tidak habis terjual, seharusnya masih terdapat stok yang dapat dijual pada hari berikutnya. Karena itu, pencatatan stok dinilai perlu diperjelas.

“Kalau pun tidak habis, pasti ada barang yang bermalam dan pastinya bakal dijual besok paginya lagi,” katanya.

Selain volume pasokan dan penjualan, DPRD juga meminta mekanisme pencatatan atau tapping distribusi BBM ikut diperiksa.

Winardi menilai persoalan distribusi BBM tidak bisa langsung disimpulkan hanya disebabkan satu faktor. Menurutnya, seluruh alur perlu diperiksa terlebih dahulu.

“Menurut saya ini banyak penyebabnya. Seperti distribusi penyebabnya, ini kan kita meminimalisir dulu. Kita buka-bukaan aja sekalian di sini, jangan sampai ada permainan, ini barang subsidi,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Winardi juga menyoroti ketidakhadiran pihak manajemen Pertamina. Ia mengatakan pihak Pertamina telah beberapa kali diundang dalam pembahasan terkait persoalan BBM sejak 2025.

DPRD Bontang meminta Pertamina dan pengelola SPBU memberikan penjelasan mengenai pola pasokan, waktu pembongkaran, volume BBM yang diterima, jumlah penjualan, serta sisa stok setiap harinya. (Adv)

(Sf/Lo)