Bontang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengusulkan agar pola dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta tidak disamaratakan. 

Setiap sekolah dinilai memiliki kebutuhan berbeda, sehingga bentuk bantuan dari pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kemandirian masing-masing lembaga pendidikan.

Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, menilai pendekatan tersebut akan membuat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih tepat sasaran. Menurutnya, sekolah yang sudah memiliki kondisi keuangan baik tidak harus menerima bantuan dalam bentuk insentif guru setiap bulan.

“Kalau ada sekolah yang sudah mampu secara finansial, pemerintah tidak harus memberikan insentif bulanan. Dukungannya bisa dialihkan ke bentuk lain yang memang lebih dibutuhkan sekolah tersebut,” ujar Herkes.

Ia menjelaskan, sekolah yang telah mandiri tetap bisa memperoleh perhatian pemerintah, misalnya melalui bantuan pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas pendidikan, pengadaan sarana belajar atau program peningkatan mutu pendidikan.

Sementara itu, sekolah yang masih mengalami keterbatasan anggaran operasional dapat diprioritaskan menerima insentif bagi tenaga pendidik. Skema tersebut dinilai lebih adil karena mempertimbangkan kondisi riil setiap sekolah.

“Masih banyak sekolah yang benar-benar bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan guru. Karena kemampuan anggaran daerah terbatas, tentu harus ada skala prioritas agar bantuan yang diberikan lebih efektif,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, sebelum menentukan bentuk bantuan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan terhadap kondisi seluruh sekolah swasta di Bontang. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya merata, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masing-masing lembaga pendidikan.

Menurut Heri, gagasan tersebut masih berupa usulan yang perlu dibahas bersama pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan ke depan. Ia berharap setiap program yang disiapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan.

“Prinsipnya, pemerintah harus hadir sesuai persoalan yang dihadapi setiap sekolah. Jangan semua diperlakukan sama, karena kebutuhan mereka juga berbeda-beda,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)