Bontang - Persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Bontang kembali menjadi perhatian DPRD. Lambannya pasokan ke sejumlah SPBU dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat antrean kendaraan terus terjadi dan semakin sulit dikendalikan.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menilai kondisi tersebut tidak semestinya berlangsung berlarut-larut. Menurutnya, distribusi BBM yang lebih cepat dan konsisten menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi antrean panjang.

“Ini sebenarnya yang bikin menjadi antrean panjang kan karena Pertamina juga. Sehingga teman-teman yang sebagai pengecer ini menjadikannya kesempatan,” ujar Alfin.

Ia menilai keterlambatan pengiriman membuat pasokan BBM di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika distribusi dilakukan lebih cepat, menurutnya, ketersediaan BBM di SPBU dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Kalau seandainya shift satu kita cepat ngirimnya ke Bontang, pastinya bakal jalan terus. Semuanya bakal dapat, analoginya kan begitu,” jelasnya.

Alfin juga menganggap persoalan tersebut telah berlangsung terlalu lama. Kondisi yang terus berulang dikhawatirkan membuat persoalan antrean BBM seolah menjadi sesuatu yang dianggap wajar.

“Logika sederhana begini, ini karena sudah terlalu lama sehingga sudah terlalu nyaman. Sehingga juga menjadi hal-hal yang dipelihara oleh Pertamina sendiri. Ini yang menjadi catatan,” tegasnya.

Di sisi lain, dampak antrean tidak hanya dirasakan masyarakat yang membutuhkan BBM. Panjangnya barisan kendaraan hingga menggunakan badan jalan juga mulai mengganggu kelancaran lalu lintas.

Karena itu, Alfin mempertanyakan keterlibatan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, antrean yang telah meluber ke ruas jalan membutuhkan penanganan lintas instansi dan tidak cukup hanya mengandalkan pengelola SPBU.

“Kedua juga masyarakat ini sudah teriak-teriak dengan antrean yang memanjang di sepanjang jalan. Seperti Dishub ini kalau tidak hadir dalam rapat seperti ini bagaimana,” katanya.

Ia menegaskan persoalan BBM di Bontang memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat dan kondisi lalu lintas. Koordinasi antara Pertamina, SPBU, pemerintah daerah, serta instansi terkait dinilai diperlukan agar masalah tersebut tidak terus berulang.

Dalam rapat itu, Alfin juga menyinggung persoalan komunikasi dengan media. Ia menyebut adanya laporan mengenai nomor seorang jurnalis yang diblokir ketika berupaya meminta konfirmasi terkait persoalan BBM.

Menurutnya, langkah tersebut tidak semestinya dilakukan karena media memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terlebih persoalan distribusi BBM menyangkut kepentingan publik.

Ia meminta pihak terkait tetap membuka ruang komunikasi dengan wartawan agar setiap informasi mengenai kondisi pasokan maupun distribusi BBM dapat dikonfirmasi secara terbuka dan berimbang.

“Hadapi pak kalau ada media yang meminta konfirmasi, jangan main blokir. Kalau bisa datang nanti rapat, jangan sampai tidak datang rapat lagi ketika diundang,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)