Bontang - DPRD Kota Bontang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah melalui pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. Forum ini menjadi tahapan penting sebelum penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Andi Faiz menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar menyusun angka-angka anggaran, melainkan memastikan setiap kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah daerah selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.

“Melalui pembahasan ini, kami menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga plafon anggaran sementara setiap perangkat daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2027,” ujar Andi Faiz.

Menurutnya, sinkronisasi tersebut diperlukan agar program yang nantinya dituangkan dalam APBD benar-benar memiliki arah yang jelas, terukur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

Selain itu, Banggar DPRD juga memastikan proses pembahasan dilakukan secara cermat bersama TAPD, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki dasar perencanaan yang kuat dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.

Andi Faiz menambahkan, hasil pembahasan dalam rapat kerja ini selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang menjadi landasan penyusunan RAPBD Kota Bontang 2027.

“Kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan KUA-PPAS akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan RAPBD. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara matang agar anggaran yang disusun benar-benar mendukung target pembangunan daerah,” katanya.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bontang terus terjaga selama proses pembahasan berlangsung sehingga APBD 2027 dapat disusun secara efektif, akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

(Sf/Lo)