Bontang - Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan keterbatasan APBD Kota Bontang pada 2027 harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang 2026 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027.

Andi Faizal mengatakan, APBD yang diproyeksikan hanya sekitar Rp1,6 triliun harus benar-benar dimanfaatkan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“APBD yang sedikit ini harus tepat sasaran dan tepat manfaat. Jangan sampai anggarannya sudah sedikit, tetapi program yang diprioritaskan justru tidak berjalan maksimal untuk masyarakat,” ujar Andi Faiz.

Ia menilai, seluruh kegiatan prioritas pemerintah daerah harus tetap dapat dilaksanakan secara optimal meski kemampuan fiskal mengalami penurunan.

Karena itu, Andi berharap Pemkot Bontang lebih cermat dalam menyusun dan mengelola anggaran. Menurutnya, program prioritas yang tidak dapat dibiayai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) perlu dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah agar dapat dialokasikan melalui APBD.

“Harapannya pemda bisa lebih cermat mengelola anggaran. Kegiatan prioritas yang tidak bisa dilaksanakan dengan bankeu tentu akan kita diskusikan bersama DPRD dan Pemkot Bontang agar bisa dialokasikan melalui APBD,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan dukungan pendanaan dari Pemprov Kaltim, khususnya untuk program-program yang menjadi kewenangan provinsi.

Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi beban APBD Kota Bontang sehingga anggaran daerah lebih difokuskan pada kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

“Kegiatan yang sifatnya kewenangan provinsi atau bisa dikover oleh pemprov harus kita usulkan sebanyak-banyaknya kepada pemerintah provinsi,” jelasnya.

Andi menambahkan, keberhasilan pembangunan pada tahun depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menyusun skala prioritas dan memadukan berbagai sumber pendanaan, baik APBD Kota, APBD provinsi maupun APBN.

“Tinggal bagaimana kecerdasan dan kepiawaian kita semua mengelola APBD serta lebih bijak dalam menyusun rencana program pemerintah daerah ke depan yang bisa dibiayai melalui APBD maupun APBN,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)