Balikpapan – Rencana penutupan 10 tempat pemakaman umum (TPU) di Balikpapan mulai dibahas DPRD Kota Balikpapan. Sebagian besar lokasi tersebut dinilai sudah penuh dan tidak lagi memungkinkan untuk menampung jenazah baru.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan sepakat memasukkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemakaman ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.

Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, revisi diperlukan untuk memperjelas kewenangan pemerintah kota dalam menetapkan penutupan maupun perubahan peruntukan TPU.

Dalam Pasal 9 Perda Nomor 5 Tahun 2016 mengatur bahwa penutupan atau perubahan fungsi pemakaman harus ditetapkan wali kota dengan persetujuan DPRD.

“Ini yang perlu kami dudukkan terlebih dahulu. Apakah untuk penutupan pemakaman yang sifatnya teknis memang harus mendapatkan persetujuan DPRD atau cukup menjadi kewenangan pemerintah kota,” tanya A3 sapaan akrabnya, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melengkapi kajian teknis dan dokumen pendukung sebagai dasar revisi perda.

Sebelumnya, DLH menjelaskan bahwa sebagian besar dari 10 TPU yang diusulkan telah mencapai kapasitas maksimal. 

“Pemakaman saat ini hanya memungkinkan melalui sistem tumpang tindih atau penggunaan kembali petak makam dengan persetujuan ahli waris,” kata DLH pada DPRD.

Kondisi geografis Balikpapan yang sekitar 85 persen wilayahnya berbukit turut menyulitkan pengelolaan dan pengembangan lahan pemakaman. Selain itu, penggunaan kijing dinilai dapat menambah beban tanah dan meningkatkan risiko longsoran.

“Adapun 10 TPU yang diusulkan untuk ditutup meliputi TPU BDS, Patok Merah, Batakan, Gunung Empat, Telindung 1, Kilometer 2,5, Telindung 2, Lamaru, Kilometer 8 kawasan Graha Indah, serta Kilometer 5,5 atau Graha,” lanjutnya.

Meski demikian, penutupan tersebut belum menjadi keputusan final. DPRD masih akan mengkaji dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah sebelum kebijakan diterapkan.

Bapemperda memberikan waktu maksimal tiga bulan kepada DLH untuk melengkapi naskah penjelasan dan justifikasi teknis. Dokumen tersebut ditargetkan selesai paling lambat Maret 2027.

“Karena ini menyangkut kebutuhan di lapangan, kami ingin prosesnya tidak berlarut-larut. Namun, dasar hukum dan penjelasan teknisnya harus disiapkan terlebih dahulu agar revisi Perda ini benar-benar memiliki landasan yang kuat,” tambahnya.

Melalui revisi tersebut, DPRD berharap mekanisme penutupan TPU di Balikpapan menjadi lebih jelas dan memiliki kepastian hukum, sekaligus mendukung pengelolaan pemakaman di tengah keterbatasan lahan. (Adv)

(Sf/Lo)