Balikpapan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan penanganan banjir menjadi program prioritas usulan DPRD untuk 2026.

Menurutnya, persoalan banjir hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan, meskipun sejumlah permasalahan lain di Kota Balikpapan dinilai telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.

“Kalau melihat perkembangan setiap tahun, alhamdulillah sudah banyak yang membaik. Namun memang ada beberapa hal yang masih harus dan wajib kami selesaikan, terutama penanganan banjir,” ucap Alwi saat ditemui awak media, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir di Balikpapan diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun. Angka tersebut mencakup berbagai program, mulai dari pembangunan dan normalisasi drainase, pengendalian daerah aliran sungai, hingga pembangunan kolam retensi dan infrastruktur pendukung lainnya.

Namun dari total kebutuhan tersebut, anggaran yang baru dapat dialokasikan sejauh ini sekitar Rp200 miliar atau kurang lebih 10 persen.

“Angka Rp2 triliun itu bukan angka kecil. Kami baru menganggarkan kurang lebih Rp200 miliar. Artinya masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi secara bertahap,” jelasnya.

Alwi mengakui masih ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan lambatnya penanganan banjir. Ia menilai hal itu wajar, mengingat dampak banjir cukup dirasakan warga di sejumlah titik saat curah hujan tinggi.

Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian masalah tersebut membutuhkan proses dan dukungan anggaran besar. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut.

“Kalau langsung menghabiskan PAD tentu tidak memungkinkan. Kami juga harus mendapatkan bantuan, baik dari bantuan keuangan provinsi maupun dari pemerintah pusat,” paparnya.

Selain persoalan banjir, Alwi menyebut penanganan masalah sampah di Balikpapan sudah berjalan cukup baik. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai menunjukkan kinerja positif dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah kota.

Terkait usulan pembangunan bendungan di wilayah Balikpapan Barat dengan estimasi anggaran Rp10 miliar, Alwi mengatakan pihaknya akan mempelajari kebutuhan riil di lapangan.

Ia menekankan pentingnya perhitungan matang agar anggaran tidak terlalu besar sehingga mubazir, maupun terlalu kecil sehingga tidak efektif.

“Semua harus dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)