Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diminta lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dalam menghadapi penyusunan APBD 2027.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, masih ada sejumlah sektor pendapatan yang belum memenuhi target. 

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar potensi penerimaan daerah tidak terabaikan,” ucap Budiono kepada media, Selasa (11/11/2026).

Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan. Pemkot perlu mencari terobosan baru, sekaligus mengoptimalkan sektor-sektor yang memiliki peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar.

“Dari hasil penjelasan pak wali kota, tentunya ada beberapa target PAD yang belum tercapai. Sehingga kami perlu banyak mencari inovasi untuk memaksimalkan PAD dari beberapa sektor,” ujarnya.

Ia menyebut, sejumlah sektor yang perlu dioptimalkan di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB), retribusi daerah, serta pajak usaha, termasuk restoran dan sektor makanan-minuman.

Budiono menilai, sektor usaha memiliki potensi yang perlu dikelola secara maksimal. Begitu pula dengan retribusi daerah yang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal.

“Karena itu, Pemkot diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian target pendapatan, tetapi juga mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” tambahnya.

Dorongan tersebut disampaikan Budiono usai rapat paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (10/11/2026). Salah satu agenda rapat tersebut adalah mendengarkan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

Selain membahas Raperda APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian nota penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah.

“Selanjutnya, DPRD akan menjadwalkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut,” imbuhnya.

Dalam rapat yang sama, DPRD juga mengumumkan hasil evaluasi Gubernur Kaltim terhadap Perda APBD Perubahan 2026 yang telah melalui proses koreksi pemerintah provinsi. (Adv)

(Sf/Lo)