Balikpapan - Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kini memasuki tahap akhir penyelesaian. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri saat ditemui awak media usai meninjau gedung baru, Jumat (20/2/2026). 

Alwi memastikan sejumlah pekerjaan finishing masih dilakukan, terutama pada ruang-ruang komisi yang akan digunakan untuk aktivitas kedewanan.

“Untuk gedung baru DPRD Balikpapan, saat ini masih ada tahap finishing terakhir, khususnya di ruang komisi-komisi. Tinggal sedikit lagi akan selesai,” ucap Alwi disela peninjauan.

Politisi Partai Golkar ini berharap setelah perayaan Idulfitri, gedung baru tersebut sudah dapat difungsikan secara penuh. Menurutnya kehadiran gedung baru ini diharapkan mampu menunjang kinerja para anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Tak hanya itu, gedung baru DPRD Balikpapan juga dilengkapi fasilitas media center. Fasilitas ini disediakan khusus bagi insan pers sebagai mitra kerja DPRD, guna mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Di gedung baru ini juga ada media center untuk teman-teman media sebagai mitra DPRD,” jelas ketua DPRD Balikpapan.

Selain penyelesaian ruang komisi, sejumlah fasilitas penunjang lainnya juga masih dalam tahap pembenahan. Di antaranya area parkir, pagar parkir, serta pagar pembatas dengan lingkungan warga sekitar.

“Karena kondisi pagar saat ini masih perlu dirapikan agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Menurutnya aspek keamanan menjadi perhatian serius. Sebab dalam beberapa bulan terakhir sempat terjadi kehilangan sejumlah fasilitas di area proyek, seperti AC dan perlengkapan lainnya. Hal tersebut diduga terjadi karena sistem pengamanan, terutama pagar dinilai belum memadai.

“Beberapa waktu lalu ada juga yang hilang, seperti AC dan lain-lain, karena pagarnya memang kurang safety. Ke depan, tentu akan kita perbaiki supaya tidak mudah dimasuki orang,” tegasnya.

Terkait anggaran untuk tahap finishing, dirinya menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada instansi teknis terkait. 

Ia menegaskan anggaran penyelesaian pembangunan bukan berasal dari anggaran kesekretariatan dewan, melainkan melalui dinas teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU). (Adv)

(Sf/Lo)