
DPRD Kota Balikpapan
Permasalahan listrik padam disampaikan warga di Reses DPRD Balikpapan, Halili Adinegara. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan - Persoalan kelistrikan, mulai dari kabel PLN yang terkelupas hingga tegangan listrik yang tidak stabil, menjadi keluhan warga dalam kegiatan serap aspirasi (reses) Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, di kediamannya, RT 51 Kelurahan Gunung Samarinda (GSM), Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah ketua RT menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Salah satunya disampaikan Ketua RT 5 GSM, Agung, terkait kabel listrik milik PLN yang terkelupas sepanjang kurang lebih 150 meter.
Menurut Agung, kondisi kabel tersebut sangat membahayakan keselamatan warga. Ia mengaku telah melaporkan persoalan itu kepada pihak kelurahan dan mendapatkan respons. Namun, hingga kini perbaikan masih menunggu ketersediaan material dari PLN.
“Saya sudah lapor ke kelurahan, alhamdulillah ditanggapi. Tetapi kami masih menunggu agar segera diperbaiki,” ujar Agung.
Keluhan lainnya disampaikan Ketua RT 50 GSM, Suwardi, yang menyoroti persoalan banjir di kawasan Wonorejo. Sementara itu, Ketua RT 38, Udin, mengeluhkan tegangan listrik yang kerap turun, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik milik warga.
“Kami berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Manajer PLN wilayah Balikpapan Utara, Rendi, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan dan kualitas layanan kelistrikan yang dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, PLN saat ini tengah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik, termasuk di wilayah Balikpapan.
“Kami mohon maaf terkait kualitas layanan kelistrikan di Balikpapan karena ada sejumlah kendala teknis,” permohonan maafnya.
Rendi menjelaskan, gangguan pemadaman listrik disebabkan dua faktor, yakni pemadaman terencana dan tidak terencana. Pemadaman tidak terencana antara lain dipicu cuaca buruk, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan hewan liar berpindah ke jaringan listrik dan mengakibatkan gangguan pasokan.
Ia menyebutkan, kondisi pemadaman mulai berangsur mereda sejak pekan ini.
“PLN pun berharap masyarakat dapat bersabar selama proses penanganan dan peningkatan layanan berlangsung,” tambahnya.
Sementara itu, Halili Adinegara mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan perwakilan PLN dalam kegiatan reses tersebut, karena persoalan kelistrikan di wilayah GSM masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, berbagai keluhan warga telah disampaikan langsung kepada pihak PLN dan mendapatkan penjelasan terkait kendala yang terjadi.
“Kami berharap, insyaallah pada pertengahan Desember nanti kondisi kelistrikan sudah kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti sekarang,” tegas Halili.
Ia menjelaskan, selain persoalan kelistrikan, pembangunan infrastruktur di wilayah GSM, khususnya jalan dan drainase sebagian besar telah dikerjakan. Saat dirinya menjabat sebagai Ketua LPM selama dua periode, sejumlah pembangunan di kawasan tersebut juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
“Karena itu, saat ini kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah GSM dinilai lebih banyak berupa penyelesaian dan penambahan fasilitas,” paparnya.
Meski demikian, Halili memastikan tetap mengawal sejumlah rencana pembangunan, salah satunya pelebaran drainase di kawasan Wonorejo.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pekerjaan sepanjang 400 hingga 500 meter dengan lebar sekitar 3,5 meter. Pengerjaannya ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027.
Politisi PKB menegaskan, proyek tersebut harus menjadi perhatian karena telah didukung surat pernyataan dari pemilik lahan yang berlaku hingga 2028.
“Saya sudah menyampaikan kepada Dinas PU bahwa di lokasi tersebut ada surat pernyataan dari pemilik lahan yang berlaku sampai 2028. Karena itu, pekerjaan fisiknya harus segera dilaksanakan pada 2027,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan.
Dirinya juga mengaku terus memantau alokasi anggaran tersebut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berdasarkan hasil pengecekan terakhir, anggaran Rp6 miliar untuk pelebaran drainase Wonorejo masih tercatat dalam perencanaan.
“Anggaran Rp6 miliar itu sampai saat ini masih terpantau. Tinggal pelaksanaannya saja. Saya akan terus mengawal agar pekerjaan tersebut benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
Selain di Wonorejo, pelebaran drainase juga direncanakan di kawasan RT 51 Gunung Samarinda pada 2028 mendatang. Drainase tersebut direncanakan memiliki lebar sekitar 2,5 meter, karena kapasitas saluran yang ada saat ini dinilai belum mampu menampung debit air ketika hujan turun.
Dalam kesempatan itu, perwakilan LPM dan para ketua RT turut menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas pekerjaan pengaspalan jalan yang telah direalisasikan di lingkungan mereka.
Halili berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi instansi terkait, sehingga persoalan kelistrikan, banjir, dan kebutuhan infrastruktur di Gunung Samarinda dapat ditangani secara bertahap. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Permasalahan listrik padam disampaikan warga di Reses DPRD Balikpapan, Halili Adinegara. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
Balikpapan - Persoalan kelistrikan, mulai dari kabel PLN yang terkelupas hingga tegangan listrik yang tidak stabil, menjadi keluhan warga dalam kegiatan serap aspirasi (reses) Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, di kediamannya, RT 51 Kelurahan Gunung Samarinda (GSM), Balikpapan Utara, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah ketua RT menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera. Salah satunya disampaikan Ketua RT 5 GSM, Agung, terkait kabel listrik milik PLN yang terkelupas sepanjang kurang lebih 150 meter.
Menurut Agung, kondisi kabel tersebut sangat membahayakan keselamatan warga. Ia mengaku telah melaporkan persoalan itu kepada pihak kelurahan dan mendapatkan respons. Namun, hingga kini perbaikan masih menunggu ketersediaan material dari PLN.
“Saya sudah lapor ke kelurahan, alhamdulillah ditanggapi. Tetapi kami masih menunggu agar segera diperbaiki,” ujar Agung.
Keluhan lainnya disampaikan Ketua RT 50 GSM, Suwardi, yang menyoroti persoalan banjir di kawasan Wonorejo. Sementara itu, Ketua RT 38, Udin, mengeluhkan tegangan listrik yang kerap turun, sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan pada peralatan elektronik milik warga.
“Kami berharap persoalan tersebut segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Manajer PLN wilayah Balikpapan Utara, Rendi, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan dan kualitas layanan kelistrikan yang dirasakan masyarakat.
Ia menjelaskan, PLN saat ini tengah meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keandalan pasokan listrik, termasuk di wilayah Balikpapan.
“Kami mohon maaf terkait kualitas layanan kelistrikan di Balikpapan karena ada sejumlah kendala teknis,” permohonan maafnya.
Rendi menjelaskan, gangguan pemadaman listrik disebabkan dua faktor, yakni pemadaman terencana dan tidak terencana. Pemadaman tidak terencana antara lain dipicu cuaca buruk, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan hewan liar berpindah ke jaringan listrik dan mengakibatkan gangguan pasokan.
Ia menyebutkan, kondisi pemadaman mulai berangsur mereda sejak pekan ini.
“PLN pun berharap masyarakat dapat bersabar selama proses penanganan dan peningkatan layanan berlangsung,” tambahnya.
Sementara itu, Halili Adinegara mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan perwakilan PLN dalam kegiatan reses tersebut, karena persoalan kelistrikan di wilayah GSM masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, berbagai keluhan warga telah disampaikan langsung kepada pihak PLN dan mendapatkan penjelasan terkait kendala yang terjadi.
“Kami berharap, insyaallah pada pertengahan Desember nanti kondisi kelistrikan sudah kembali normal dan tidak ada lagi pemadaman bergilir seperti sekarang,” tegas Halili.
Ia menjelaskan, selain persoalan kelistrikan, pembangunan infrastruktur di wilayah GSM, khususnya jalan dan drainase sebagian besar telah dikerjakan. Saat dirinya menjabat sebagai Ketua LPM selama dua periode, sejumlah pembangunan di kawasan tersebut juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
“Karena itu, saat ini kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah GSM dinilai lebih banyak berupa penyelesaian dan penambahan fasilitas,” paparnya.
Meski demikian, Halili memastikan tetap mengawal sejumlah rencana pembangunan, salah satunya pelebaran drainase di kawasan Wonorejo.
Proyek tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pekerjaan sepanjang 400 hingga 500 meter dengan lebar sekitar 3,5 meter. Pengerjaannya ditargetkan dapat dilaksanakan pada 2027.
Politisi PKB menegaskan, proyek tersebut harus menjadi perhatian karena telah didukung surat pernyataan dari pemilik lahan yang berlaku hingga 2028.
“Saya sudah menyampaikan kepada Dinas PU bahwa di lokasi tersebut ada surat pernyataan dari pemilik lahan yang berlaku sampai 2028. Karena itu, pekerjaan fisiknya harus segera dilaksanakan pada 2027,” tegas Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan.
Dirinya juga mengaku terus memantau alokasi anggaran tersebut melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berdasarkan hasil pengecekan terakhir, anggaran Rp6 miliar untuk pelebaran drainase Wonorejo masih tercatat dalam perencanaan.
“Anggaran Rp6 miliar itu sampai saat ini masih terpantau. Tinggal pelaksanaannya saja. Saya akan terus mengawal agar pekerjaan tersebut benar-benar direalisasikan,” ujarnya.
Selain di Wonorejo, pelebaran drainase juga direncanakan di kawasan RT 51 Gunung Samarinda pada 2028 mendatang. Drainase tersebut direncanakan memiliki lebar sekitar 2,5 meter, karena kapasitas saluran yang ada saat ini dinilai belum mampu menampung debit air ketika hujan turun.
Dalam kesempatan itu, perwakilan LPM dan para ketua RT turut menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas pekerjaan pengaspalan jalan yang telah direalisasikan di lingkungan mereka.
Halili berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi instansi terkait, sehingga persoalan kelistrikan, banjir, dan kebutuhan infrastruktur di Gunung Samarinda dapat ditangani secara bertahap. (Adv)
(Sf/Rs)