Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama, yang dilaksanakan di Gedung Parkir Klandasan Balikpapan, Senin (21/4/2025).

Adapun agendanya, pertama, kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2025–2029.

Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan penyampaian rekomendasi fraksi-fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan tahun 2024, serta persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman mengatakan, bahwa masing-masing fraksi telah menyampaikan masukan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program pembangunan lima tahun ke depan.

Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah keterbatasan cakupan layanan BPJS Kesehatan yang saat ini hanya mencakup 148 kategori penyakit. DPRD mendorong agar layanan ini bisa diperluas.

“Kalau bisa dituntaskan dan mencakup seluruh kategori penyakit, sehingga sejalan dengan program pemerintah pusat yang menggratiskan layanan kesehatan, serta program Gubernur Kaltim yaitu ‘gratis pol’,” ucap Yono kepada awak media.

Selain itu, masalah banjir juga menjadi perhatian serius DPRD. Salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir adalah daerah aliran sungai (DAS) Ampal, MT Haryono. Menurut Yono, penanganan banjir harus menjadi prioritas karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, masalah banjir juga menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan. Persoalan ini dinilai masih menjadi momok bagi warga kota, terutama saat musim hujan tiba.

"Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal di Jalan MT Haryono, yang kerap dilanda banjir setiap kali hujan deras mengguyur kota," terangnya.

Dirinya menilai bahwa persoalan banjir tidak hanya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan warga, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi.

“Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD ke depan. Karena kalau dibiarkan, ini bisa menghambat mobilitas masyarakat, merusak infrastruktur, hingga mengganggu kegiatan usaha yang beroperasi di kawasan terdampak,” ujarnya.

Persoalan air bersih pun turut disorot. DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait air yang keruh, tidak mengalir secara merata, hingga sulitnya akses untuk pemasangan sambungan baru.

“Kami berharap pemerintah bisa membuka sumber-sumber mata air baru agar masyarakat bisa menikmati air bersih secara merata,” tambahnya.

Tak hanya itu, DPRD juga meminta pemerintah agar memperkuat layanan kesehatan hingga tingkat kelurahan, misalnya dengan membangun puskesmas di setiap kelurahan.

"Hal ini untuk mengurangi beban rumah sakit besar yang kerap kewalahan menampung pasien," imbuhnya.

Yono menegaskan, rapat ini berfungsi sebagai forum penting untuk menyampaikan rekomendasi DPRD dalam penyusunan RPJMD Balikpapan 2025–2029 demi pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. (Adv)

(Sf/Rs)