Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri saat ditemui di ruang rapat gabungan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Meski mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Salah satu program prioritas tersebut adalah penanganan banjir, yang selama ini menjadi persoalan utama di Kota Balikpapan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri menegaskan, bahwa keterbatasan fiskal akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tidak menjadi alasan untuk mengabaikan masalah krusial tersebut.
“Penanganan banjir bukan sekadar proyek fisik, tetapi soal kebutuhan dasar warga Balikpapan. Karena itu, meskipun anggaran dipotong, program ini tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” ucap Yusri saat ditemui awak media, Selasa (14/10/2025).
Dirinya mengungkapkan, dari total anggaran sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen anggaran mengalami pemangkasan. Hal ini berdampak pada tertundanya sejumlah rencana pembangunan strategis, termasuk pembangunan rumah sakit di kawasan Balikpapan Timur (Baltim) yang kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.
Namun DPRD tetap mendukung langkah Pemkot yang memilih mengalihkan anggaran ke program-program yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah harus bijak dalam menyusun prioritas. Kegiatan yang benar-benar dibutuhkan warga harus diutamakan, dan kami di DPRD mendukung penuh pendekatan itu,” imbuhnya.
Yusri juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan yang realistis di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini bukan soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana dana yang ada benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Dengan sinergi dan perencanaan yang matang, pembangunan tetap bisa berjalan,” tandasnya.
Dengan fokus pada efisiensi dan dampak langsung, Balikpapan tetap berupaya menjaga arah pembangunan meski di tengah tekanan fiskal yang makin ketat. Untuk itu dirinya mengajak seluruh masyarakat Balikpapan untuk mendukung setiap program pemerintah, salah satunya permasalahan penanganan banjir yang masih menjadi keluhan. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri saat ditemui di ruang rapat gabungan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Meski mengalami pemangkasan anggaran cukup signifikan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pembangunan tetap berjalan dengan fokus pada sektor prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Salah satu program prioritas tersebut adalah penanganan banjir, yang selama ini menjadi persoalan utama di Kota Balikpapan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yusri menegaskan, bahwa keterbatasan fiskal akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tidak menjadi alasan untuk mengabaikan masalah krusial tersebut.
“Penanganan banjir bukan sekadar proyek fisik, tetapi soal kebutuhan dasar warga Balikpapan. Karena itu, meskipun anggaran dipotong, program ini tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” ucap Yusri saat ditemui awak media, Selasa (14/10/2025).
Dirinya mengungkapkan, dari total anggaran sekitar Rp1,8 triliun, sekitar 70 persen anggaran mengalami pemangkasan. Hal ini berdampak pada tertundanya sejumlah rencana pembangunan strategis, termasuk pembangunan rumah sakit di kawasan Balikpapan Timur (Baltim) yang kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan pada tahun 2026 mendatang.
Namun DPRD tetap mendukung langkah Pemkot yang memilih mengalihkan anggaran ke program-program yang dianggap paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.
“Pemerintah harus bijak dalam menyusun prioritas. Kegiatan yang benar-benar dibutuhkan warga harus diutamakan, dan kami di DPRD mendukung penuh pendekatan itu,” imbuhnya.
Yusri juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan yang realistis di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini bukan soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana dana yang ada benar-benar dimanfaatkan secara efektif. Dengan sinergi dan perencanaan yang matang, pembangunan tetap bisa berjalan,” tandasnya.
Dengan fokus pada efisiensi dan dampak langsung, Balikpapan tetap berupaya menjaga arah pembangunan meski di tengah tekanan fiskal yang makin ketat. Untuk itu dirinya mengajak seluruh masyarakat Balikpapan untuk mendukung setiap program pemerintah, salah satunya permasalahan penanganan banjir yang masih menjadi keluhan. (Adv)
(Sf/Rs)