Balikpapan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendesak adanya kepastian sikap dari pimpinan terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rumah Sakit (RS) Sayang Ibu Balikpapan Barat (Balbar).

Hingga kini, usulan yang diajukan bersama Fraksi PDI Perjuangan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari Ketua DPRD Balikpapan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan, Halili Adinegara mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut, meski surat pengusulan pansus telah disampaikan secara resmi.

Menurutnya, belum adanya respons menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pengawasan proyek strategis sektor kesehatan tersebut.

“Masih seperti semula, tidak ada perubahan. Saya masih memonitor perkembangannya sambil menunggu respons dari teman-teman fraksi lain,” ucap Halili kepada awak media, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan pembangunan RS Sayang Ibu Balbar berjalan sesuai perencanaan dan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, khususnya warga Balbar.

“Ini menyangkut amanah rakyat. Kami berharap semua anggota DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Halili yang juga mantan anggota Polisi Militer Angkatan Darat menilai pembentukan pansus menjadi langkah penting agar berbagai persoalan dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut dapat dibahas secara terbuka, objektif dan transparan.

Diketahui, proyek RS Sayang Ibu Balikpapan Barat menelan anggaran lebih dari Rp106 miliar dari APBD.“Intinya sebelum ada komunikasi yang baik dan jelas, Fraksi PKB tetap meminta agar usulan pembentukan Pansus RS Sayang Ibu Balbar dijalankan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Meski mendorong pembentukan pansus, dirinya menegaskan Fraksi PKB tetap mendukung penuh pembangunan rumah sakit. Menurutnya, RS Sayang Ibu Balbar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat dari dapil Balikpapan Utara, Halili menyatakan Fraksi PKB akan terus mengawal proses ini sembari menunggu keputusan resmi dari Ketua DPRD Balikpapan. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap keputusan yang diambil.

“Jika usulan pansus ditolak, maka Ketua DPRD harus menyampaikan penolakan tersebut secara resmi melalui surat kepada fraksi-fraksi pengusul,” pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)