Balikpapan - Layanan  air bersih di Kota Balikpapan dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, meski di musim penghujan distribusi air dianggap tak memuaskan pelanggan. Hal itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono.

Budiono mengatakan, di tengah musim hujan seperti sekarang ini, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung (dulu bernama PDAM Tirta Manuntung) untuk tidak memaksimalkan layanan air bersih secara merata kepada masyarakat.

Sebab volume air waduk yang merupakan sumber air baku  sudah mengalami peningkatan, tetapi layanan masih tetap tidak membaik.

"Saya berharap PDAM lebih profesional, takutnya di acara Rakernas Apeksi masyarakat atau pengunjung nanti nggak dapat air bersih," ucap Budiono, Jumat (31/5/2024).

Namun yang menjadi perhatian, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan justru terkesan menghambur-hamburkan uang dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi.

Menurut Budiono, ini merupakan suatu pemborosan yang tidak pantas mengingat situasi krisis air bersih yang melanda warga kota yang digadang-gadang sebagai penyangga IKN.

"Anggaran untuk Rakernas Apeksi Rp16 miliar, tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum teraliri air bersih. Ini benar-benar lucu. Kebutuhan air bersih masyarakat belum terlayani, tapi anggaran sebesar itu digunakan untuk menjamu tamu-tamu Rakernas," tanyanya.

Politisi PDIP itu bahkan menyatakan kekhawatirannya bahwa para tamu Rakernas Apeksi nanti mungkin tidak bisa mandi karena air bersih dari Perumdam Tirta Manuntung tidak mengalir.

"Saya tergelitik dengan Rp16 miliar dan kinerja PDAM yang tidak kunjung bagus. Masih banyak warga yang belum menikmati air bersih. Jangan sampai peserta Rakernas tidak bisa mandi karena air bersih PDAM tidak mengalir, kan lucu itu," terangnya.

Lanjutnya, tentu ini sama seperti mempertontonkan kesenjangan yang mencolok antara pengelolaan anggaran pemerintah dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Dengan alokasi anggaran yang begitu besar untuk acara seremonial, sementara kebutuhan dasar warga seperti air bersih justru terabaikan. 

"Kami selaku DPRD mempertanyakan prioritas dan profesionalisme PDAM serta kebijakan pemerintah kota. Masyarakat masih harus bergiliran mendapatkan air bersih, dan ini menunjukkan kinerja PDAM yang tidak profesional," tegasnya. (Adv)

(Sf/Rs)