Seputar Fakta
    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    PBB Borneo Bay Belum Terbayar Rp11 Miliar, DPRD Minta Kepastian Pelunasan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 23:11 WITA

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman diruang rapat. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Borneo Bay menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. 

    Dari total kewajiban pajak sekitar Rp19 miliar sejak 2019, pengembang PT Pandega baru membayar Rp8 miliar sepanjang 2026. Artinya, masih ada sekitar Rp11 miliar yang harus diselesaikan.

    DPRD meminta pemerintah daerah memastikan sisa kewajiban tersebut dibayar, agar tidak terus menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyampaikan angka tunggakan tersebut menjadi salah satu poin pembahasan bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).

    “Pajak yang tertunggak dari 2019 sampai 2026 ini kurang lebih Rp19 miliar. Baru dicicil dalam tahun ini sekitar Rp8 miliar. Jadi masih kurang lebih ada Rp11 miliar,” ucap Taufik kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Selain Borneo Bay, DPRD turut menyoroti kewajiban PBB pengembang Apartemen Grand Palace, PT Green Valley. Perusahaan tersebut tercatat memiliki tunggakan sekitar Rp132 juta.

    Namun, penyelesaian tunggakan kedua pengembang tersebut memiliki perkembangan berbeda. PT Pandega masih harus menyelesaikan kewajiban sekitar Rp11 miliar, sedangkan PT Green Valley disebut telah berjanji melunasi tunggakan pada akhir November 2026.

    “Di sisi lain, DPRD juga meminta kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab pembayaran PBB untuk unit apartemen yang telah berpindah kepemilikan kepada konsumen,” jelasnya.

    Menurut Taufik, persoalan PBB perlu diperhatikan dalam proses transaksi jual beli, termasuk ketika pengurusan Akta Jual Beli (AJB). Setelah kepemilikan unit beralih, kewajiban pajak atas unit tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

    Khusus untuk PT Pandega, DPRD bersama BPPDRD dijadwalkan kembali menggelar pembahasan di kantor BPPDRD.

    “Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran sisa tunggakan,” terangnya.

    Taufik menegaskan, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjaga penerimaan daerah. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Lo)

    DPRD Kota Balikpapan

    DPRD Kota Balikpapan

    PBB Borneo Bay Belum Terbayar Rp11 Miliar, DPRD Minta Kepastian Pelunasan

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 23:11 WITA

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman diruang rapat. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)

    Balikpapan – Penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Borneo Bay menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. 

    Dari total kewajiban pajak sekitar Rp19 miliar sejak 2019, pengembang PT Pandega baru membayar Rp8 miliar sepanjang 2026. Artinya, masih ada sekitar Rp11 miliar yang harus diselesaikan.

    DPRD meminta pemerintah daerah memastikan sisa kewajiban tersebut dibayar, agar tidak terus menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyampaikan angka tunggakan tersebut menjadi salah satu poin pembahasan bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).

    “Pajak yang tertunggak dari 2019 sampai 2026 ini kurang lebih Rp19 miliar. Baru dicicil dalam tahun ini sekitar Rp8 miliar. Jadi masih kurang lebih ada Rp11 miliar,” ucap Taufik kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

    Selain Borneo Bay, DPRD turut menyoroti kewajiban PBB pengembang Apartemen Grand Palace, PT Green Valley. Perusahaan tersebut tercatat memiliki tunggakan sekitar Rp132 juta.

    Namun, penyelesaian tunggakan kedua pengembang tersebut memiliki perkembangan berbeda. PT Pandega masih harus menyelesaikan kewajiban sekitar Rp11 miliar, sedangkan PT Green Valley disebut telah berjanji melunasi tunggakan pada akhir November 2026.

    “Di sisi lain, DPRD juga meminta kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab pembayaran PBB untuk unit apartemen yang telah berpindah kepemilikan kepada konsumen,” jelasnya.

    Menurut Taufik, persoalan PBB perlu diperhatikan dalam proses transaksi jual beli, termasuk ketika pengurusan Akta Jual Beli (AJB). Setelah kepemilikan unit beralih, kewajiban pajak atas unit tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.

    Khusus untuk PT Pandega, DPRD bersama BPPDRD dijadwalkan kembali menggelar pembahasan di kantor BPPDRD.

    “Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran sisa tunggakan,” terangnya.

    Taufik menegaskan, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD dalam menjaga penerimaan daerah. Sebab, pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Balikpapan. (Adv)

    (Sf/Lo)