Balikpapan - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Balikpapan terus melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan guna memastikan program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, kunjungan lapangan (kunlap) yang dilakukan merupakan bagian penting dalam proses evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Menurutnya, pembahasan LKPJ tidak hanya melihat laporan administrasi, tetapi juga menilai sejauh mana program yang dijalankan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kunlap ini bagian dari kerja pansus untuk mensinkronkan kinerja pertanggungjawaban kepala daerah dengan target pembangunan yang sudah direncanakan,” ucap A3 sapaan akrabnya saat ditemui media, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, pansus lebih menitikberatkan pembahasan pada aspek manfaat program bagi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dirasakan publik.

Sementara itu, proses pemeriksaan terkait administrasi dan kualitas laporan keuangan telah lebih dulu dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau persoalan quantity dan quality, proses itu sudah berjalan di tingkat Inspektorat dan BPK. DPRD lebih fokus melihat input, output dan outcome program pemerintah,” terangnya.

Dalam pembahasan LKPJ, DPRD juga menilai tingkat keselarasan program pemerintah dengan indeks kepuasan masyarakat. Ini dinilai penting agar setiap program yang dijalankan tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata.

Selama proses pembahasan, pansus telah menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendengarkan penjelasan terkait pelaksanaan program kerja sepanjang tahun anggaran berjalan.

Selain rapat pembahasan, pansus juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Hasil dari seluruh kegiatan pansus LKPJ nantinya berupa rekomendasi dan catatan strategis kepada pemerintah kota sebagai bahan penyusunan APBD tahun berikutnya,” jelasnya.

Ia menegaskan, rekomendasi tersebut akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan ke depan lebih efektif, tepat sasaran dan selaras dengan prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Jadi kami melihat bagaimana perencanaannya, program yang berjalan, sampai kemanfaatannya untuk masyarakat,” tambahnya.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD berharap evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi laporan formal tahunan, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Balikpapan. (Adv)

(Sf/Lo)