Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah sekitar proyek pembangunan Jalan Tol Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), tepatnya di Jalan Tepo Km 10, RT 5, 6 dan 62 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

Wakil Ketua Komisi III, Halili Adinegara, menilai banjir ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung seperti drainase dan bozem di area proyek.

Halili menjelaskan bahwa keberadaan bozem atau kolam penampung air di sekitar jalan tol sangat penting untuk menahan aliran air hujan, sehingga tidak langsung masuk ke permukiman warga. Ia menyarankan agar bozem dibangun di sisi jalan tol dan akses jalan dipindahkan ke luar pagar tol.

“Kalau di samping tol dibuatkan bozem dan jalan akses dipindah ke luar pagar, insyaallah akan aman,” ujar wali ketua komisi III saat dihubungi awak media, Selasa (15/4/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti bagian jalan tol yang melintasi terowongan. Menurutnya, daerah tersebut perlu drainase tambahan di atas jalan agar air tidak mengalir ke bawah dan membanjiri lingkungan sekitar. Ia menambahkan, apalagi terdapat sekolah dasar (SD) yang sering terdampak akibat banjir tersebut.

Untuk penanganan jangka pendek, Halili meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) segera melakukan pengerukan drainase di kiri dan kanan jalan Berdasarkan tinjauan di lapangan, saluran tersebut sudah dipenuhi sedimen dan lumpur.

“Pengerukan ini mungkin belum bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya, tapi setidaknya bisa mengurangi dampaknya sambil menunggu pembangunan permanen,” terangnya.

Ia juga mempertanyakan proses perencanaan awal proyek tol tersebut, terutama terkait keberadaan tiang pancang yang berada di atas sungai.

"Pertanyaan saya, apakah saat pancang pertama itu tidak ada pengawasan, nah ini yang perlu kami pertanyakan saat melakukan pertemuan dengan semua pihak," paparnya.

Sebagai langkah lanjutan, Halili berharap tahun ini bisa disusun Detail Engineering Design (DED) untuk perbaikan drainase yang merupakan ranah pemerintah kota, agar pelaksanaan fisiknya dapat dimulai pada 2026. (Adv)

(Sf/Rs)