Cari disini...
Seputarfakta.com - Maya Sari -
DPRD Kota Balikpapan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj saat menghadiri rapat. (Foto: Raja Siraj/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan setelah proyek Rumah Sakit di Balikpapan Timur (Baltim) mengalami penundaan. Hingga kini, satu-satunya wilayah di Balikpapan yang belum memiliki rumah sakit sendiri ini masih harus bergantung pada layanan kesehatan di pusat kota.
Penundaan pembangunan rumah sakit bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya perhatian terhadap kebutuhan warga di wilayah pinggiran kota.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyatakan bahwa hal ini menjadi cermin dari belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh kota.
“Ketika pusat kota sudah penuh dengan fasilitas modern, warga Baltim masih harus menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Ini bukan hanya soal rumah sakit, tapi soal keadilan pembangunan,” ucap Raja Siraj, kepada awak media, Senin (26/5/2025).
Seorang anggota DPRD dari Partai Gerindra menilai, lambatnya realisasi pembangunan fasilitas kesehatan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pinggiran.
"Ini soal prioritas. Jika pemerintah serius ingin membangun kota yang inklusif, maka akses terhadap layanan kesehatan harus merata, tak hanya terpusat di pusat kota," tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengusut tuntas penyebab penudaan proyek ini. Menurutnya, penting untuk memastikan anggaran dan perencanaan proyek dijalankan secara transparan dan tepat waktu.
Kawasan Baltim sendiri selama ini menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari buruknya akses jalan, minimnya transportasi umum, hingga layanan kesehatan yang belum memadai. Kondisi ini membuat warga merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan kota.
“Warga Baltim bukan warga kelas dua. Hak mereka terhadap layanan dasar harus dijamin seperti wilayah lainnya,” terangnya.
Masyarakat Baltim berharap, janji-janji pembangunan yang selama ini kerap dilontarkan tidak berhenti di atas kertas saja. Mereka mendesak pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan rumah sakit dan memastikan pelayanan yang diberikan kelak dapat diakses dengan mudah dan setara.
Pembangunan rumah sakit di Baltim merupakan proyek strategis yang telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir, namun hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kami akan mendorong pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi keseluruhan proyek ini,” paparnya. (Adv)
(Sf/Rs)
Tim Editorial
Cari disini...
Seputarfakta.com - Maya Sari -
DPRD Kota Balikpapan
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj saat menghadiri rapat. (Foto: Raja Siraj/Seputarfakta.com)
Balikpapan – Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan setelah proyek Rumah Sakit di Balikpapan Timur (Baltim) mengalami penundaan. Hingga kini, satu-satunya wilayah di Balikpapan yang belum memiliki rumah sakit sendiri ini masih harus bergantung pada layanan kesehatan di pusat kota.
Penundaan pembangunan rumah sakit bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya perhatian terhadap kebutuhan warga di wilayah pinggiran kota.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyatakan bahwa hal ini menjadi cermin dari belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh kota.
“Ketika pusat kota sudah penuh dengan fasilitas modern, warga Baltim masih harus menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Ini bukan hanya soal rumah sakit, tapi soal keadilan pembangunan,” ucap Raja Siraj, kepada awak media, Senin (26/5/2025).
Seorang anggota DPRD dari Partai Gerindra menilai, lambatnya realisasi pembangunan fasilitas kesehatan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pinggiran.
"Ini soal prioritas. Jika pemerintah serius ingin membangun kota yang inklusif, maka akses terhadap layanan kesehatan harus merata, tak hanya terpusat di pusat kota," tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengusut tuntas penyebab penudaan proyek ini. Menurutnya, penting untuk memastikan anggaran dan perencanaan proyek dijalankan secara transparan dan tepat waktu.
Kawasan Baltim sendiri selama ini menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari buruknya akses jalan, minimnya transportasi umum, hingga layanan kesehatan yang belum memadai. Kondisi ini membuat warga merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan kota.
“Warga Baltim bukan warga kelas dua. Hak mereka terhadap layanan dasar harus dijamin seperti wilayah lainnya,” terangnya.
Masyarakat Baltim berharap, janji-janji pembangunan yang selama ini kerap dilontarkan tidak berhenti di atas kertas saja. Mereka mendesak pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan rumah sakit dan memastikan pelayanan yang diberikan kelak dapat diakses dengan mudah dan setara.
Pembangunan rumah sakit di Baltim merupakan proyek strategis yang telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir, namun hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kami akan mendorong pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi keseluruhan proyek ini,” paparnya. (Adv)
(Sf/Rs)