Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan
Ketegangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Balikpapan dengan Pertamina Balikpapan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Pertamina Patra Niaga dan dinas terkait yang digelar di ruang rapat gabungan, Selasa (20/5/2025) berakhir ricuh.
Suasana memanas hingga perwakilan Pertamina memilih walkout dari ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, usai terjadi saling tuding dan kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat.
Agenda RDP sejatinya membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang sempat membuat masyarakat Balikpapan kesulitan dalam beberapa hari terakhir. Namun alih-alih mendapatkan solusi, anggota DPRD justru dibuat kecewa dengan penjelasan teknis yang dinilai tidak menjawab akar masalah.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin langsung rapat tersebut bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Ia menyayangkan krisis BBM bisa terjadi di kota yang selama ini dikenal sebagai pusat industri migas nasional.
"Ini sangat ironis. Kota Minyak tapi warganya harus mencari BBM ke luar daerah. Lalu apa fungsi Pertamina yang ada di sini?,” ujar Alwi kepada perwakilan Pertamina.
Ketegangan mulai memuncak saat Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, Henry Eko, menyampaikan alasan kelangkaan disebabkan karena distribusi sedang dialihkan dari depo terdekat seperti Samarinda, karena belum ada pasokan baru di wilayah Kalimantan.
Namun penjelasan tersebut dianggap terlalu normatif dan tidak memuaskan para anggota dewan. Apalagi, absennya General Manager Pertamina Patra Niaga membuat DPRD menilai perusahaan tidak serius menyikapi persoalan ini.
Anggota DPRD Andi Arif Agung menilai, keputusan pengalihan distribusi dan perubahan pasokan BBM ke Pertamax secara sepihak tanpa memperhitungkan daya beli masyarakat adalah bentuk ketidakpekaan.
"Balikpapan ini seolah jadi kelinci percobaan. Di daerah lain tidak ada kekosongan Pertalite. Kenapa di sini dipaksakan Pertamax? Apakah masyarakat kami dianggap mampu semua?,”tegasnya.
Puncak ketegangan terjadi ketika Anggota DPRD, Halili Adinegara meminta klarifikasi dari Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Edi Mangun, atas pernyataannya di media.
"Jangan asal bicara di video. Kehidupan masyarakat Balikpapan sangat tergantung dari bensin," terang Halili dengan nada tinggi.
Merasa ditekan dan tidak nyaman, Edi Mangun menyatakan dirinya merasa terintimidasi dan memutuskan untuk walkout dari ruang rapat, disusul oleh tim Pertamina Patra Niaga lainnya.
"Izin Ketua, saya merasa terintimidasi, saya walkout," ucap Edi sebelum meninggalkan ruangan.
Akibat insiden tersebut, Ketua DPRD Alwi Al Qadri menskors sementara rapat dan akan melanjutkannya pada pukul 16.00 Wita, sembari menunggu upaya komunikasi lanjutan dengan pihak Pertamina. (Adv)
(Sf/Rs)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Ketegangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Balikpapan dengan Pertamina Balikpapan. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Pertamina Patra Niaga dan dinas terkait yang digelar di ruang rapat gabungan, Selasa (20/5/2025) berakhir ricuh.
Suasana memanas hingga perwakilan Pertamina memilih walkout dari ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, usai terjadi saling tuding dan kekecewaan mendalam dari para wakil rakyat.
Agenda RDP sejatinya membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang sempat membuat masyarakat Balikpapan kesulitan dalam beberapa hari terakhir. Namun alih-alih mendapatkan solusi, anggota DPRD justru dibuat kecewa dengan penjelasan teknis yang dinilai tidak menjawab akar masalah.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin langsung rapat tersebut bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Ia menyayangkan krisis BBM bisa terjadi di kota yang selama ini dikenal sebagai pusat industri migas nasional.
"Ini sangat ironis. Kota Minyak tapi warganya harus mencari BBM ke luar daerah. Lalu apa fungsi Pertamina yang ada di sini?,” ujar Alwi kepada perwakilan Pertamina.
Ketegangan mulai memuncak saat Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, Henry Eko, menyampaikan alasan kelangkaan disebabkan karena distribusi sedang dialihkan dari depo terdekat seperti Samarinda, karena belum ada pasokan baru di wilayah Kalimantan.
Namun penjelasan tersebut dianggap terlalu normatif dan tidak memuaskan para anggota dewan. Apalagi, absennya General Manager Pertamina Patra Niaga membuat DPRD menilai perusahaan tidak serius menyikapi persoalan ini.
Anggota DPRD Andi Arif Agung menilai, keputusan pengalihan distribusi dan perubahan pasokan BBM ke Pertamax secara sepihak tanpa memperhitungkan daya beli masyarakat adalah bentuk ketidakpekaan.
"Balikpapan ini seolah jadi kelinci percobaan. Di daerah lain tidak ada kekosongan Pertalite. Kenapa di sini dipaksakan Pertamax? Apakah masyarakat kami dianggap mampu semua?,”tegasnya.
Puncak ketegangan terjadi ketika Anggota DPRD, Halili Adinegara meminta klarifikasi dari Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Edi Mangun, atas pernyataannya di media.
"Jangan asal bicara di video. Kehidupan masyarakat Balikpapan sangat tergantung dari bensin," terang Halili dengan nada tinggi.
Merasa ditekan dan tidak nyaman, Edi Mangun menyatakan dirinya merasa terintimidasi dan memutuskan untuk walkout dari ruang rapat, disusul oleh tim Pertamina Patra Niaga lainnya.
"Izin Ketua, saya merasa terintimidasi, saya walkout," ucap Edi sebelum meninggalkan ruangan.
Akibat insiden tersebut, Ketua DPRD Alwi Al Qadri menskors sementara rapat dan akan melanjutkannya pada pukul 16.00 Wita, sembari menunggu upaya komunikasi lanjutan dengan pihak Pertamina. (Adv)
(Sf/Rs)