
DPRD Kota Balikpapan
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
BALIKPAPAN – Pembongkaran jalan yang berulang akibat pemasangan jaringan utilitas menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Persoalan ini dinilai perlu ditangani melalui aturan khusus agar pemasangan jaringan kabel dan infrastruktur pendukung lainnya tidak lagi dilakukan tanpa koordinasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban utilitas agar dapat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, selama ini pemasangan jaringan utilitas masih kerap berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, jalan yang telah selesai diperbaiki terkadang kembali dibongkar untuk pemasangan jaringan baru.
“Ini menjadi persoalan tersendiri bagi kota. Kadang-kadang hari ini dipasang, besok digali lagi untuk pemasangan jaringan lain, misalnya oleh PLN atau Telkom,” ucap A3 sapaan akrabnya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap keindahan kota. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan kabel udara yang semrawut serta pemasangan jaringan yang belum terintegrasi.
A3 menegaskan, penataan utilitas membutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah, operator penyedia jaringan, dan masyarakat perlu dilibatkan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami butuh masukan dari pemerintah, operator, maupun masyarakat terkait, sinergi penataan utilitas di Kota Balikpapan, khususnya di kawasan permukiman dan perumahan,” ujarnya.
Ia menilai, penataan jaringan utilitas merupakan bagian penting dari pembangunan Balikpapan sebagai kota modern dan berorientasi global. Karena itu, infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan lingkungan.
Saat ini, rencana pembentukan Perda tersebut masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik.
“Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, sekaligus merumuskan kebutuhan aturan sebelum masuk ke pembahasan rancangan peraturan daerah,” lanjutnya.
Selanjutnya, Bapemperda akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah strategis dalam menindaklanjuti usulan tersebut.
Dia berharap seluruh tahapan penyusunan kajian hingga pembahasan bersama para pemangku kepentingan dapat berjalan sesuai rencana.
“Dengan begitu, Perda penertiban utilitas diharapkan dapat masuk dalam Prolegda 2027,” harapannya.
Melalui regulasi tersebut, pemasangan dan pemeliharaan jaringan utilitas di Balikpapan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi. Dengan begitu, pembongkaran jalan berulang bisa diminimalkan dan penataan infrastruktur kota menjadi lebih tertib. (Adv)
(Sf/Lo)
Cari disini...

DPRD Kota Balikpapan

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung. (Foto: Mayasari/seputarfakta.com)
BALIKPAPAN – Pembongkaran jalan yang berulang akibat pemasangan jaringan utilitas menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Persoalan ini dinilai perlu ditangani melalui aturan khusus agar pemasangan jaringan kabel dan infrastruktur pendukung lainnya tidak lagi dilakukan tanpa koordinasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban utilitas agar dapat masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung mengatakan, selama ini pemasangan jaringan utilitas masih kerap berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, jalan yang telah selesai diperbaiki terkadang kembali dibongkar untuk pemasangan jaringan baru.
“Ini menjadi persoalan tersendiri bagi kota. Kadang-kadang hari ini dipasang, besok digali lagi untuk pemasangan jaringan lain, misalnya oleh PLN atau Telkom,” ucap A3 sapaan akrabnya, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap keindahan kota. Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan kabel udara yang semrawut serta pemasangan jaringan yang belum terintegrasi.
A3 menegaskan, penataan utilitas membutuhkan perencanaan yang matang dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah daerah, operator penyedia jaringan, dan masyarakat perlu dilibatkan agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Kami butuh masukan dari pemerintah, operator, maupun masyarakat terkait, sinergi penataan utilitas di Kota Balikpapan, khususnya di kawasan permukiman dan perumahan,” ujarnya.
Ia menilai, penataan jaringan utilitas merupakan bagian penting dari pembangunan Balikpapan sebagai kota modern dan berorientasi global. Karena itu, infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga harus memperhatikan keindahan dan kenyamanan lingkungan.
Saat ini, rencana pembentukan Perda tersebut masih berada pada tahap penyusunan naskah akademik.
“Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan, sekaligus merumuskan kebutuhan aturan sebelum masuk ke pembahasan rancangan peraturan daerah,” lanjutnya.
Selanjutnya, Bapemperda akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan perangkat daerah terkait untuk menentukan langkah strategis dalam menindaklanjuti usulan tersebut.
Dia berharap seluruh tahapan penyusunan kajian hingga pembahasan bersama para pemangku kepentingan dapat berjalan sesuai rencana.
“Dengan begitu, Perda penertiban utilitas diharapkan dapat masuk dalam Prolegda 2027,” harapannya.
Melalui regulasi tersebut, pemasangan dan pemeliharaan jaringan utilitas di Balikpapan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi. Dengan begitu, pembongkaran jalan berulang bisa diminimalkan dan penataan infrastruktur kota menjadi lebih tertib. (Adv)
(Sf/Lo)